Krisis Tata Kelola PBNU: Gus Yahya Kritik Keputusan Syuriah yang Dinilai Tanpa Prosedur

akalmerdeka.id — Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam sebuah konferensi daring, Sabtu (22/11/2025), menyatakan bahwa langkah Syuriah mendesak dirinya mundur dilakukan tanpa mekanisme konstitusional yang semestinya. Ia menilai proses itu berlangsung tertutup, tergesa, dan tidak memenuhi standar musyawarah organisasi.

“Sejak awal pertemuan sudah dinyatakan ada keinginan untuk memberhentikan saya, lalu dibuat narasi untuk menjustifikasi tanpa klarifikasi,” ujarnya. Pernyataan Rais Aam KH Miftachul Akhyar menjadi inti perdebatan, mengingat keputusan menyangkut pemberhentian Ketua Umum mensyaratkan pemeriksaan formal dan hak pembelaan.

Analisis terhadap risalah rapat harian Syuriah tertanggal 20 November 2025 menunjukkan pertemuan berlangsung tanpa Tanfidziyah dan hanya beragenda membahas penonaktifan Ketua Umum. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas prosedural serta potensi penyimpangan terhadap AD/ART.

Gus Yahya menyebut pola itu sebagai preseden yang dapat merusak arsitektur organisasi. Ia menekankan bahwa pemberhentian sepihak dapat memicu instabilitas berantai hingga ke tingkatan PWNU dan PCNU. “Ini soal menjaga konstitusi,” tegasnya.

Beberapa pengurus pusat menilai dinamika tersebut dapat menghambat pembangunan agenda kelembagaan yang berjalan empat tahun terakhir. Situasi internal PBNU kini berada di ambang polarisasi menjelang Muktamar. (*)