Prabowo Lantik Donny Ermawan, Universitas Republik Indonesia Cetak Calon Pemimpin

Prabowo Lantik Donny Ermawan, Universitas Republik Indonesia Cetak Calon Pemimpin
Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia - dok Tangkapan Layar YouTube Setpres

AkalMerdeka.id – Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Prabowo juga melantik akademisi Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur berdasarkan Keppres Nomor 80/P Tahun 2026.

Universitas Republik Indonesia disiapkan sebagai lembaga pendidikan khusus untuk membentuk calon pemimpin pemerintahan, badan usaha milik negara, dan jabatan strategis lainnya. Pemerintah ingin peserta tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan wawasan kebangsaan.

Donny Ermawan Pimpin Universitas Republik Indonesia

Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan presiden dan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Prabowo. Donny dan Yos kemudian menandatangani berita acara di hadapan Presiden.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bagian sumpah yang dibacakan Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso.

Pelantikan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Pada acara yang sama, Prabowo juga melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Baca Juga :  Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Apa Dampaknya bagi Kasus Korupsi MBG?

Donny sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan dalam Kabinet Merah Putih. Purnawirawan TNI Angkatan Udara itu juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan memegang sejumlah jabatan strategis di lingkungan militer.

Yos Sunitiyoso berasal dari lingkungan akademik. Ia dikenal sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung dan pernah menjabat direktur yang menangani hilirisasi serta kemitraan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Disiapkan sebagai Sekolah Calon Pemimpin Negara

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan lembaga tersebut telah disiapkan sejak lama. Pemerintah ingin memiliki satu pusat pendidikan yang secara khusus mengembangkan kapasitas calon pemimpin nasional.

“Ini adalah bagian dari yang selama ini dalam berbagai kesempatan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita ingin memperkuat kelembagaan, terutama kelembagaan pendidikan kita, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa,” kata Prasetyo Hadi.

Kelompok yang dituju mencakup calon pejabat pemerintahan, aparatur sipil negara, pengelola BUMN, dan pemimpin daerah. Pendidikan diarahkan untuk mempertemukan keahlian teknis dengan pemahaman tentang kepentingan negara.

Prasetyo mencontohkan model pendidikan pejabat publik di Prancis. Negara tersebut pernah memiliki École nationale d’administration atau ENA, yang kemudian digantikan Institut National du Service Public atau INSP pada 2022.

Baca Juga :  Pola Gaji ke-13 ASN 2026 Mengacu Tahun Sebelumnya

Lembaga seperti INSP melatih pejabat untuk menghadapi persoalan administrasi negara, pelayanan publik, kepemimpinan, dan perumusan kebijakan. Pemerintah Indonesia ingin mengambil gagasan serupa, tetapi tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional.

Kurikulum dan Seleksi Peserta Belum Dijelaskan

Pelantikan pimpinan menjadi langkah awal pembentukan struktur Universitas Republik Indonesia. Namun, pemerintah belum mengumumkan secara rinci kurikulum, lokasi pendidikan, waktu mulai kegiatan, maupun mekanisme penerimaan peserta.

Belum diketahui pula apakah lembaga ini akan menyelenggarakan pendidikan bergelar, pelatihan profesi, atau program khusus bagi pejabat yang sudah bekerja. Hubungannya dengan sistem perguruan tinggi nasional juga belum dijelaskan secara terbuka.

Kejelasan mekanisme seleksi akan menentukan kredibilitas lembaga. Jika Universitas Republik Indonesia disiapkan sebagai jalur menuju jabatan strategis, proses masuk harus terbuka, terukur, dan tidak hanya dapat diakses kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Kurikulumnya juga perlu menempatkan etika publik sejajar dengan kemampuan teknis. Pemimpin pemerintahan tidak hanya dituntut memahami anggaran dan kebijakan, tetapi juga mampu mengelola konflik kepentingan, mengambil keputusan berbasis bukti, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Baca Juga :  Dukungan Daerah Menguat, Gus Rozin Disebut Bisa Jadi Poros Tengah Ketua Umum PBNU

Tantangan Donny dan Yos Membangun Lembaga Baru

Perpaduan latar militer dan akademik menjadi modal awal kepemimpinan Donny serta Yos. Donny membawa pengalaman organisasi, pertahanan, dan birokrasi, sedangkan Yos memiliki rekam jejak dalam pendidikan, riset, inovasi, dan kemitraan industri.

Tantangan pertama mereka adalah menerjemahkan gagasan besar menjadi sistem pendidikan yang jelas. Universitas Republik Indonesia harus memiliki standar peserta, pengajar, evaluasi, dan tata kelola yang dapat diperiksa publik.

Lembaga ini juga perlu menghindari pendidikan kepemimpinan yang hanya menekankan disiplin dan loyalitas. Calon pejabat membutuhkan kemampuan mengkritik kebijakan, memahami masyarakat yang beragam, serta mengambil keputusan tanpa mengabaikan hukum dan kepentingan publik.

Pelantikan Donny dan Yos memberi pemerintah struktur kepemimpinan untuk memulai pekerjaan tersebut. Keberhasilan Universitas Republik Indonesia nantinya akan dinilai dari kualitas pemimpin yang dihasilkan, bukan sekadar besarnya lembaga atau kuatnya nama pejabat yang memimpinnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *