Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Apa Dampaknya bagi Kasus Korupsi MBG?

AkalMerdeka.id – Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya, menyatakan siap menjadi Justice Collaborator (JC) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Langkah ini muncul di tengah penyidikan kasus yang menyeret tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menyangkut pengelolaan program strategis nasional bernilai ratusan triliun rupiah.

Melalui kuasa hukumnya, Sony menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Pernyataan tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan Agung.

Justice Collaborator Bisa Menjadi Titik Penting Penyidikan

Sony Sonjaya merupakan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung pada 3 Juni 2026.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan kliennya ingin membantu membuka perkara secara utuh.

“Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan,” kata Krisna.

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar proses hukum tidak berhenti pada pihak tertentu saja dan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap sesuai fakta penyidikan.

Apa Itu Justice Collaborator?

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau melibatkan lebih banyak pihak.

Skema ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang memberikan ruang bagi pelaku yang kooperatif untuk membantu membongkar tindak pidana terorganisir, termasuk korupsi.

Dalam praktiknya, seorang Justice Collaborator harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

• Mengakui keterlibatannya dalam perkara.
• Memberikan keterangan yang signifikan bagi penyidik.
• Membantu mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar.
• Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang terjadi.

Meski demikian, status Justice Collaborator tidak otomatis diberikan. Penyidik dan penuntut umum tetap akan menilai sejauh mana kontribusi tersangka dalam mengungkap perkara.

Mengapa Langkah Sony Menjadi Penting?

Kasus dugaan korupsi MBG tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga tata kelola program nasional dengan anggaran yang sangat besar.

Penyidik Kejaksaan Agung menduga adanya intervensi dalam proses verifikasi yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, penyidikan juga menyoroti dugaan mark-up sejumlah pengadaan barang, mulai dari motor listrik, tablet, sepatu hingga televisi.

Jika permohonan Justice Collaborator diterima dan informasi yang diberikan dinilai valid, penyidik berpotensi memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai:

• Proses penunjukan yayasan mitra SPPG.
• Mekanisme pengadaan barang yang dipersoalkan.
• Aliran dana dalam proyek MBG.
• Kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar tersangka yang telah diumumkan.

Di sisi lain, identitas “nama-nama besar” yang disebut kuasa hukum Sony hingga kini masih belum diungkap dan belum dapat diverifikasi dalam proses hukum yang berjalan.

Dampaknya terhadap Program MBG

Perkara ini muncul ketika Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pada 2026, anggaran MBG tercatat mencapai Rp268 triliun.

Karena itu, perkembangan kasus tidak hanya berdampak pada nasib para tersangka, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan program tersebut.

Pemerintah telah melakukan pergantian pimpinan BGN pada 2 Juni 2026, sehari sebelum penetapan tersangka diumumkan. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan program sekaligus memperbaiki tata kelola lembaga.

Apa yang Mungkin Terjadi Selanjutnya?

Dalam jangka pendek, fokus penyidik akan tertuju pada pendalaman alat bukti, penelusuran aliran dana, serta pemeriksaan pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengambilan keputusan di BGN.

Sementara dalam jangka panjang, kasus ini berpotensi menjadi ujian besar bagi sistem pengawasan program MBG. Jika penyidikan berhasil mengungkap seluruh rantai pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola program strategis pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel.

Untuk saat ini, status Justice Collaborator yang diajukan Sony Sonjaya masih menunggu penilaian dan keputusan dari aparat penegak hukum.