Anies Selangkah Lagi Diusung Partai Gerakan Rakyat di Pilpres 2029
AkalMerdeka.id – Partai Gerakan Rakyat membuka jalan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Penetapan resmi masih menunggu pengesahan badan hukum partai dan keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang akan melibatkan pengurus dari 38 provinsi.
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan dorongan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah menguat di kalangan kader dan relawan. Namun, dukungan tersebut belum menjadi keputusan resmi organisasi.
Anies Baswedan Calon Presiden 2029 Tunggu Rapimnas
Sahrin menyebut posisi Anies di dalam struktur Partai Gerakan Rakyat belum dibahas. Pembicaraan yang berkembang sejauh ini lebih banyak menyangkut aspirasi untuk mengusungnya dalam pemilihan presiden mendatang.
“Mengenai posisi memang belum kita bahas, tapi bahwa Pak Anies sebagai calon presiden nampaknya tinggal membutuhkan forum untuk membuat ketetapan tentang itu,” kata Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid.
Forum yang dimaksud adalah Rapimnas. Pertemuan tersebut baru akan digelar setelah Kementerian Hukum menerbitkan status badan hukum Partai Gerakan Rakyat.
Ketua DPW dari 38 provinsi akan menyampaikan pandangan dan sikap politik dalam forum tersebut. Hasil Rapimnas kemudian menjadi dasar penetapan resmi mengenai pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2029.
Dengan demikian, Anies belum dapat disebut resmi sebagai calon presiden Partai Gerakan Rakyat. Pernyataan Sahrin baru memperlihatkan arah politik dan kuatnya aspirasi internal, bukan keputusan final partai.
Gerakan Rakyat Serahkan Berkas ke Kementerian Hukum
Partai Gerakan Rakyat menyerahkan berkas pendaftaran sebagai partai politik kepada Kementerian Hukum pada Kamis, 23 Juli 2026. Pendaftaran dilakukan setelah organisasi tersebut mengklaim telah menyelesaikan Surat Keterangan Terdaftar dari 38 Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Sahrin mengatakan dokumen dari seluruh provinsi telah rampung pada 22 Juli 2026. Proses itu ditempuh melalui pengurusan administrasi dari tingkat kelurahan, desa, badan kesatuan bangsa dan politik, hingga kantor wilayah kementerian.
“Untuk mendapatkan secarik kertas ini, kita membutuhkan sebuah perjuangan yang tidak singkat. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, keluar-masuk kantor kelurahan, desa, Kesbangpol, hingga Kanwil untuk perbaikan demi perbaikan,” ujar Sahrin.
Setelah berkas awal diterima, partai akan memperoleh akses untuk mengunggah dokumen persyaratan secara digital. Kementerian Hukum selanjutnya memeriksa kelengkapan sebelum memutuskan penerbitan badan hukum partai politik.
Rampungnya SKT dari 38 provinsi belum berarti Partai Gerakan Rakyat telah menjadi peserta Pemilu 2029. Pengesahan badan hukum dan penetapan sebagai peserta pemilu merupakan tahapan berbeda yang harus dilewati sebelum partai dapat mengikuti kontestasi nasional.
Dukungan Politik Belum Sama dengan Tiket Pilpres
Keputusan Rapimnas nantinya baru menetapkan pilihan politik internal Partai Gerakan Rakyat. Agar dapat membawa pencalonan tersebut ke Pemilu 2029, partai masih harus memenuhi seluruh persyaratan kepesertaan yang ditetapkan penyelenggara pemilu.
Tahapan ini membuat jalan Anies menuju pencalonan masih bergantung pada dua hal. Pertama, keberhasilan Partai Gerakan Rakyat memperoleh badan hukum dan menjadi peserta pemilu. Kedua, persetujuan resmi pengurus partai melalui Rapimnas.
Partai Gerakan Rakyat mengandalkan jaringan relawan yang aktif di media sosial dan struktur organisasi di daerah sebagai modal menghadapi Pemilu 2029. Sahrin menyebut kombinasi gerakan digital dan kepengurusan terverifikasi sebagai kekuatan utama partai baru tersebut.
Modal relawan memberi keuntungan dalam membangun percakapan dan pengenalan figur. Tantangan berikutnya adalah mengubah dukungan digital menjadi organisasi yang aktif, lolos verifikasi, memiliki calon legislatif, dan mampu memperoleh suara pemilih.
Rapimnas akan menjadi ujian pertama untuk melihat apakah dukungan terhadap Anies benar-benar bulat di seluruh struktur daerah. Sebelum forum tersebut digelar, status Anies tetap sebagai figur yang kuat didorong kader, tetapi belum ditetapkan sebagai calon presiden resmi.
