Sudaryono Larang Rapat Rahasia demi Transparansi Program MBG
AkalMerdeka.id – Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta seluruh keputusan terkait Makan Bergizi Gratis dibahas secara terbuka, bukan melalui pertemuan rahasia atau komunikasi personal. Komitmen transparansi Program MBG itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Sudaryono menilai pengelolaan program nasional dengan anggaran besar harus memiliki jejak keputusan yang dapat diperiksa. Ia ingin pembahasan masalah melibatkan mekanisme resmi, transparan, dan berbasis sistem.
“Indonesia cerah, tidak perlu gelap-gelap,” kata Kepala BGN Sudaryono saat berbicara di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Transparansi Program MBG Harus Berbasis Sistem
Sudaryono menyebut sejumlah proses yang masih dilakukan secara manual perlu dialihkan ke sistem digital agar memiliki catatan. Langkah tersebut dibutuhkan untuk mempermudah penelusuran keputusan, tindak lanjut masalah, dan pihak yang bertanggung jawab.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan,” ujar Sudaryono.
Ia juga meminta penyelesaian persoalan tidak lagi bergantung pada kedekatan personal atau pembicaraan informal di ruang tertutup. Setiap keputusan di lingkungan BGN harus diproses melalui jalur yang dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tentang rapat rahasia tersebut merupakan komitmen tata kelola dari pimpinan baru BGN. Keterangan resmi pemerintah tidak merinci adanya rapat tersembunyi tertentu yang telah terbukti dilakukan sebelumnya.
Anggaran MBG Harus Kembali kepada Penerima Manfaat
Sudaryono mengatakan anggaran MBG berasal dari rakyat sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan penerima manfaat. Program tersebut ditujukan untuk menyediakan asupan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok lanjut usia.
Ia menekankan bahwa tujuan program tidak sekadar membagikan makanan dalam jumlah banyak. Mutu dan kesesuaian gizi harus menjadi dasar dalam menentukan bahan baku, menu, serta pelayanan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Sudaryono juga menyatakan tidak memiliki SPPG atau dapur MBG. Ia menegaskan tidak ada anggota keluarganya yang mengelola dapur program tersebut sebagai bentuk penjelasan mengenai potensi konflik kepentingan.
Deklarasi itu perlu diterjemahkan menjadi mekanisme kelembagaan. Pemeriksaan afiliasi pemilik SPPG, pencatatan keputusan, keterbukaan proses kemitraan, dan saluran pengaduan akan menentukan apakah transparansi Program MBG benar-benar berjalan melampaui pernyataan pimpinan.
Kritik Harus Berbasis Fakta
Sudaryono meminta masyarakat ikut mengawasi MBG dan melaporkan pelanggaran yang benar-benar terjadi. Ia tidak mempersoalkan kritik menjadi viral, selama informasi tersebut didukung fakta dan tidak berubah menjadi hoaks atau fitnah.
Sikap itu menempatkan keterbukaan dalam dua arah. BGN harus menyediakan informasi yang cukup kepada publik, sementara laporan masyarakat perlu diverifikasi agar persoalan nyata dapat segera diperbaiki.
Sudaryono menyatakan akan menerapkan sikap tanpa toleransi terhadap korupsi dan penyimpangan. Pengawasan terhadap anggaran, pemilihan mitra, kualitas makanan, serta penanganan laporan menjadi ukuran awal untuk menilai pelaksanaan komitmen tersebut.
Kepemimpinan baru di BGN kini menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada membuka rapat. Keputusan penting harus meninggalkan catatan, memiliki dasar yang jelas, dan memungkinkan publik mengetahui bagaimana uang program digunakan serta masalah diselesaikan.
