Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026) pagi. Menurut dia, pengesahan ini mengakhiri penantian rakyat selama 18 tahun.
Habiburokhman menyampaikan hal itu kepada wartawan sebelum rapat dimulai. Paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 09.30.
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," ujarnya.
Dikebut sejak Agustus 2025
Dalam keterangannya, Habiburokhman mengungkapkan peran Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut Dasco mengawal pembentukan undang-undang ini sejak awal hingga pengesahan.
Menurut Habiburokhman, Dasco memanggil pimpinan Komisi III pada Agustus 2025 dan meminta mereka segera memproses RUU tersebut. Ia mengatakan permintaan itu disampaikan dengan ungkapan "gas pol".
Tekanan untuk bergerak cepat itu, kata dia, tidak surut saat DPR memasuki masa reses. Dasco disebut meminta Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada masa tersebut.
"Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses, dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," tutur Habiburokhman.
Atas peran itu, ia menyampaikan terima kasih secara khusus atas nama pimpinan dan anggota Komisi III.
Tingkat I rampung, semua fraksi setuju
Sebelum paripurna, RUU ini lebih dulu melewati pembicaraan tingkat I. Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan pada Rabu (18/11/2026) terhadap RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU itu dibawa ke rapat paripurna. Dengan keputusan tersebut, tahap yang tersisa adalah pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan di rapat paripurna.
Rapat tingkat I dipimpin Dasco, dengan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati turut hadir. Dari Komisi III hadir Habiburokhman bersama dua wakil ketuanya, Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej. Perwakilan Kementerian Keuangan serta Kementerian PAN-RB juga hadir.
Pemerintah nilai penting untuk berantas korupsi
Dalam rapat itu, pemerintah menyatakan persetujuan terhadap RUU tersebut. Pemerintah menilai perampasan aset merupakan bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Eddy Hiariej menyampaikan penghargaan atas selesainya pembahasan di tingkat I. Ia berbicara atas nama Presiden.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua," kata Eddy.
Secara sederhana, perampasan aset adalah mekanisme hukum untuk mengambil alih harta yang berasal dari atau terkait tindak pidana. RUU ini membawa cakupan korupsi dan tindak pidana lainnya. Gagasan tersebut telah lama dibicarakan, dan Habiburokhman menyebut penantiannya mencapai 18 tahun.
Hingga Habiburokhman memberikan keterangan, paripurna yang dijadwalkan pukul 09.30 itu belum digelar. Ia menegaskan DPR akan mengesahkan RUU tersebut pada hari yang sama.