Nasional

Moderasi Konten Komdigi Tercatat 94 Kasus, Menteri Meutya Tak Hadiri Debat Publik

Kementerian Komunikasi dan Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital

Sebanyak 94 konten di media sosial dihapus atau dibatasi aksesnya atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Angka itu muncul dari pemantauan Remotivi dan SAFEnet terhadap praktik moderasi konten di ruang digital selama April hingga Oktober 2026.

Dari 127 konten yang tercatat mengalami moderasi, permintaan Komdigi menyumbang 74 persen, menjadikannya faktor terbesar. Sisanya, 33 konten atau 26 persen, dimoderasi platform media sosial sendiri berdasarkan pedoman komunitas masing-masing.

Temuan ini dipaparkan dalam debat publik yang digelar sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (17/11). Forum tersebut mempertanyakan kebijakan moderasi konten dan mendorong pemerintah lebih terbuka dalam mengelola ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak hadir. Padahal, kebijakan kementeriannya menjadi salah satu pokok yang hendak dibahas bersama masyarakat sipil.

Tantangan Debat Terbuka untuk Komdigi

Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief menyebut Komdigi masih punya kesempatan menjelaskan kebijakannya lewat dialog terbuka. Pernyataan itu ia sampaikan kepada JawaPos, Selasa (17/11).

“Kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” kata Yovantra.

Nada serupa datang dari Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden. Menurut dia, “debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik.”

X dan Threads Paling Banyak Terdampak

Dari sisi platform, X mencatat konten termoderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen. Threads menyusul dengan 43 konten atau 33,9 persen. Keduanya menyumbang sebagian besar dari 127 konten yang dipantau.

Di Threads, pemantau menemukan penggunaan geolock. Mekanisme ini membatasi akses konten berdasarkan lokasi pengguna, dalam hal ini konten tertentu tidak bisa dibuka dari alamat IP Indonesia. Dari 43 konten yang dimoderasi di Threads, 25 di antaranya dibatasi dengan cara tersebut.

Moderasi tidak hanya berasal dari permintaan pemerintah. Remotivi dan SAFEnet juga mencatat penghapusan berdasarkan kebijakan internal platform. TikTok dan Instagram dilaporkan menghapus sejumlah unggahan warga tentang kondisi di Kalimantan, termasuk kabut asap di Palangka Raya.

Kelompok Nalar Rawat pun mengalami hal serupa. Video investigasi ilmiah mereka di TikTok membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah. ISPU adalah indikator yang dipakai untuk menggambarkan kualitas udara, dan angka di atas 300 sudah masuk kategori berbahaya. Video itu hanya bertahan 16 jam sebelum dihapus.

Kritik terhadap Presiden dan Pejabat Mendominasi

Berdasarkan substansinya, konten yang paling banyak dimoderasi berisi kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan. Masing-masing kategori mencatat 32 konten atau 25,2 persen dari keseluruhan data.

Posisi berikutnya ditempati konten tentang demonstrasi dengan 16 konten atau 12,6 persen, lalu konten soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 13 konten atau 10,2 persen.

Kritik terhadap gaji anggota DPR dan kritik terhadap penegakan hukum sama-sama tercatat tujuh konten atau 5,5 persen. Kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih berjumlah enam konten atau 4,7 persen.

Sisanya terdiri atas lima konten kritik terhadap DPR dan legislasi di luar persoalan gaji, dua konten isu Papua, serta tujuh konten dalam kategori lain.