Nasional

DPR Terima 4 Surpres, RUU Pemerintahan Aceh, Penyiaran, hingga Kadin Mulai Diproses

Konferensi pers Hasil Rapat Gabungan MPR, Jakarta, Jumat (13/11/2026)
Konferensi pers Hasil Rapat Gabungan MPR, Jakarta, Jumat (13/11/2026)

DPR RI mulai memproses empat rancangan undang-undang (RUU) setelah pimpinan dewan menerima surat presiden (surpres) tertanggal 28 September 2026. Keempatnya adalah perubahan atas UU Pemerintahan Aceh, RUU Administrasi Kependudukan, RUU Penyiaran, dan RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Surpres itu diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan II, Selasa (17/11/2026). Isinya adalah penunjukan wakil pemerintah yang akan membahas keempat RUU bersama DPR.

“Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah RUU,” ujar Dasco.

Salah satu RUU yang masuk daftar adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tiga RUU lainnya mengatur administrasi kependudukan, penyiaran, dan Kadin. Penunjukan wakil pemerintah merupakan bagian dari tahapan pembahasan regulasi antara pemerintah dan DPR. Tanpa penunjukan itu, pembahasan bersama belum bisa dimulai.

Usulan Kantor Akuntan Publik untuk Audit BPK

Selain surpres, DPR menerima usulan nama kantor akuntan publik (KAP) dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kantor akuntan yang diusulkan itu nantinya mengaudit laporan keuangan BPK tahun 2026. Dasco menyebut seluruh surat dan usulan tersebut akan diproses sesuai tata tertib dan mekanisme internal DPR.

Paripurna kali ini juga membahas RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR. Agendanya dimulai dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi secara tertulis dan bergiliran. Setelah itu, rapat mengambil keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Dalam sistem legislasi, RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR harus lebih dulu disetujui rapat paripurna sebelum bisa dibahas bersama pemerintah. Pandangan fraksi menjadi bagian dari tahap tersebut.

Perpanjangan Waktu RUU Statistik

DPR turut meminta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik yang diusulkan Komisi X. Permintaan itu mengacu pada hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 10 November 2026. Bamus adalah forum yang mengatur jadwal dan agenda kerja DPR.

Dengan begitu, agenda paripurna hari itu tidak hanya memuat penerimaan surat penugasan dari pemerintah. Rapat juga menyentuh kelanjutan sejumlah RUU yang masih dalam proses pembahasan di DPR.

Sebelumnya, DPR juga telah mulai menggarap sejumlah RUU lain, di antaranya RUU Keuangan Negara dan RUU Kawasan Industri. Surpres tertanggal 28 September 2026 itu baru diumumkan dalam paripurna pada 17 November 2026, dan seluruhnya akan diproses sesuai mekanisme internal DPR.