Nasional

Sidang Paripurna MPR Pilih Wakil Presiden Diundur ke 9 Desember 2026

Gedung DPR MPR RI
Gedung DPR MPR RI

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengumumkan Sidang Paripurna untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang jabatannya kini kosong diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal sebelumnya jatuh pada 2 Desember 2026.

Perubahan jadwal itu diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Muzani menyampaikannya dalam konferensi pers seusai rapat.

Menurut Muzani, pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi, tepat sebelum rapat gabungan digelar. Surat tersebut ditujukan kepada MPR dan berisi permintaan pengunduran jadwal sidang.

Alasannya ada dua. Presiden disebut memiliki jadwal yang padat, dan ia memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden.

Batas Pengajuan Dua Nama Calon

Pengunduran jadwal berdampak langsung pada tenggat pengajuan calon. Muzani menjelaskan, presiden memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Dengan sidang pada 9 Desember, hitungannya jatuh pada 25 November 2026. Itulah batas akhir bagi Presiden Prabowo mengirimkan nama-nama tersebut.

Ketentuan dua nama ini lazim dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Dalam mekanisme itu, presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih salah satunya dalam sidang paripurna. Karena itu, waktu bagi presiden untuk berkonsultasi dengan partai pengusung menjadi bagian penting dari tahapan ini.

"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Pelantikan dan Mekanisme Sidang

Rapat Gabungan juga menyepakati bahwa pelantikan wakil presiden mengacu pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam semangat pasal itu, MPR nantinya melantik wakil presiden terpilih.

Soal teknis sidang, termasuk apakah pemilihan dilakukan lewat pemungutan suara atau tidak, belum diputuskan. Hal itu diserahkan kepada panitia ad hoc yang akan dibentuk MPR.

"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," ujarnya.

Muzani menegaskan bahwa permintaan presiden tersebut tidak diputuskan sepihak oleh pimpinan MPR. Menurut dia, pengunduran jadwal sudah disetujui para pimpinan fraksi partai politik di MPR serta kelompok DPD RI.

Dukungan dari Daerah Mulai Muncul

Sementara itu, pembicaraan mengenai sosok yang bakal mengisi kursi wakil presiden mulai bergulir di daerah. Gerindra Banten, misalnya, menyatakan dukungan agar Sufmi Dasco menjadi wakil presiden dengan tiga pertimbangan. Hingga kini, nama calon yang akan diajukan presiden belum diumumkan.

Muzani sendiri menutup keterangannya dengan menjelaskan latar rapat. Menurut dia, rapat gabungan digelar setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden pada Senin pagi, dan surat itulah yang menjadi dasar pembahasan jadwal baru.