Nasional

Kapolri Rinci Lima Tahap Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Rapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Suyudi Ario, Kamis (12/11/2026)
Rapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Suyudi Ario, Kamis (12/11/2026)

Kapolri Suyudi menguraikan lima tahap dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah perwira tinggi Polri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut memerintahkan penyadapan itu sekaligus menjadi penerima hasil akhirnya, sementara DPR meminta para tersangka dijerat pasal makar.

Lima tahap tersebut disampaikan Suyudi secara berurutan di hadapan anggota dewan. "Yaitu perintah penyadapan, provisioning (penyediaan), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data," ujarnya.

Pada tahap pertama, Listyo Sigit diduga memerintahkan Irjen Slamet Uliandi melakukan penyadapan. Slamet lalu meneruskan perintah itu kepada dua tersangka lain, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Tahap berikutnya adalah provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke Lawful Interception Management System (LIMS), sistem manajemen penyadapan yang sah, tanpa verifikasi dan filterisasi. Setelah itu, lewat sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman, lalu menuangkannya ke dalam transkripsi.

Hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang hingga sampai ke Listyo Sigit.

Tahap terakhir terjadi pada Oktober 2026. "Data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," kata Suyudi. Ia kemudian menyebut perintah penghapusan itu berasal dari Ahrie Sonta.

Dalam paparannya, Suyudi menyebut Listyo Sigit sebagai pengguna akhir (end user) penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sasaran lain. Ia diduga memberi perintah dan menentukan target, baik secara lisan maupun lewat WhatsApp, kepada Ahrie Sonta yang menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.

Ahrie diduga meneruskan perintah itu kepada operator tanpa permohonan penyidik. Ia juga disebut melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit dan memerintahkan seseorang berinisial TK, yang belakangan diketahui berpangkat Brigjen, melakukan pengawasan (surveillance).

Sasarannya tidak berhenti pada kepala negara. Berdasarkan hasil penyidikan, kata Suyudi, target diduga mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Suyudi menggarisbawahi bahwa daftar itu merupakan materi penyidikan yang masih berjalan. "Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," jelasnya.

Dari sisi parlemen, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR RI. "Tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar," tuturnya. Komisi III meminta Kapolri dan jajaran mengenakan pasal makar kepada para tersangka serta terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Komisi juga mengapresiasi langkah Polri dan meminta perkara ditangani secara profesional.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini: Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik menerapkan pasal yang disesuaikan dengan peran masing-masing:

  • Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP soal penyadapan, ancaman penjara paling lama 10 tahun.
  • Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE soal penghilangan data elektronik, ancaman penjara paling lama 8 tahun.
  • Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP soal akses ilegal, ancaman penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.
  • Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP soal turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.