Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp 14,69 miliar di dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun anggaran 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2025-2026. ICW menyampaikan sorotan itu dalam keterangan resmi pada Senin (9/11/2026).
Menurut data pengadaan yang dibeberkan ICW, anggaran belanja jasa promosi tersebut dipakai untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia. Lingkup pekerjaannya meliputi penayangan konten media sosial hingga kehadiran dalam acara.
"Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad," tulis ICW.
Kontradiktif dengan Instruksi Efisiensi
ICW menilai pengadaan ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Instruksi itu meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah membatasi belanja publikasi serta kegiatan seremonial.
Efektivitas dan indikator keberhasilan penggunaan uang publik tersebut juga dipertanyakan. Kementerian, kata ICW, sudah memiliki unit kehumasan yang didukung fasilitas dan anggaran negara. Karena itu, pembelian jasa promosi dari pihak luar dianggap tidak memiliki urgensi maupun manfaat yang terukur secara jelas.
Spesifikasi Mengarah ke Satu Penyedia
Persoalan berikutnya menyangkut persaingan usaha. "Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik," papar ICW.
ICW turut mempertanyakan metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu patokan harga yang disusun instansi pemerintah sebagai dasar menilai kewajaran penawaran. Nilai paket yang tergolong seragam dan penetapan harga berbasis detik, menurut ICW, perlu diuji kewajarannya.
Konflik Kepentingan dan Citra Pemerintah
ICW mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan karena pemilik perusahaan penyedia jasa kini menduduki jabatan publik di pemerintahan. Penunjukan penyedia yang mendapat kontrak kementerian setelah pemiliknya dilantik sebagai pejabat negara dinilai perlu mendapat perhatian serius demi menjaga integritas tata kelola keuangan negara.
"Keempat, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah," tegas ICW.