AkalMerdeka.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Arahan itu disampaikan saat Prabowo bertemu Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu (4/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Arahan ini menempatkan Bakom bukan hanya sebagai penyampai informasi pemerintah, tetapi juga sebagai saluran untuk membawa suara publik masuk ke pemerintahan.
Prabowo Minta Bakom Pemerintah Gunakan Bahasa Sederhana
Sekretariat Kabinet menyebut Prabowo menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang mudah diterima masyarakat. Penjelasan pemerintah, menurut arahan tersebut, tidak cukup hanya menerangkan apa yang sudah dikerjakan, tetapi juga perlu menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.
Pendekatan itu penting karena kebijakan pemerintah tidak selalu mudah dipahami hanya melalui pengumuman atau penyampaian hasil. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai alasan sebuah keputusan dibuat agar komunikasi tidak berhenti pada publikasi program.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga meminta Bakom mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat. Masukan tersebut kemudian diminta diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
Sekretariat Kabinet menyampaikan, "Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden."
Bakom Pemerintah Didorong Menjadi Penghubung Aspirasi Publik
Arahan tersebut membuat posisi Bakom Pemerintah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mengelola penyampaian informasi. Lembaga ini dituntut mampu menangkap persoalan yang berkembang di masyarakat dan menghubungkannya dengan instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanganinya.
Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak saluran pengaduan dan masukan masyarakat, mulai dari SP4N-LAPOR!, Ombudsman, pusat pengaduan kementerian, kanal pemerintah daerah, media massa, media sosial, hingga forum konsultasi publik. Tantangannya adalah memastikan berbagai masukan tersebut tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat dibaca sebagai pola persoalan yang membutuhkan respons pemerintah.
Ombudsman mencatat lebih dari 23.000 pengaduan masyarakat sepanjang 2025. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya informasi yang tersedia dari masyarakat dan sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk melihat persoalan pelayanan publik secara lebih sistematis.
Bakom dapat berperan menghubungkan berbagai sumber informasi tersebut dengan kementerian dan lembaga yang berwenang. Dengan begitu, komunikasi pemerintah tidak hanya bergerak dari atas ke bawah, tetapi juga membawa informasi dari masyarakat ke meja pengambil kebijakan.
Bakom Pemerintah Tidak Harus Menunggu Isu Menjadi Viral
Salah satu tantangan dalam membaca suara publik adalah tidak semua persoalan penting muncul sebagai isu besar di media sosial. Keluhan masyarakat di daerah terpencil, persoalan akses layanan bagi penyandang disabilitas, atau kesulitan nelayan mendapatkan bahan bakar bisa saja tidak menghasilkan percakapan digital dalam jumlah besar.
Karena itu, ukuran perhatian pemerintah tidak dapat semata-mata didasarkan pada jumlah komentar, tagar, atau tingkat viralitas sebuah isu. Pemerintah tetap membutuhkan informasi dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, komunitas profesi, serta wartawan lokal yang dapat menemukan persoalan sebelum berkembang menjadi masalah nasional.
Teknologi kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk membantu mengelompokkan pengaduan, membaca pola percakapan, dan mendeteksi perubahan isu secara cepat. Namun, hasil analisis digital tetap perlu diperiksa dengan data dan kondisi lapangan agar respons pemerintah tidak hanya mengikuti isu yang paling ramai dibicarakan.
Misalnya, ketika muncul keluhan mengenai harga atau kelangkaan pangan, pemerintah perlu membandingkan percakapan publik dengan data stok, distribusi, harga, laporan pedagang, dan kondisi konsumen. Cara tersebut membantu pemerintah membedakan persoalan faktual dari isu yang berkembang hanya karena persepsi atau informasi yang belum terverifikasi.
Keluhan Masyarakat Perlu Sampai ke Instansi yang Berwenang
Bakom Pemerintah juga tidak perlu mengambil alih pekerjaan teknis kementerian dan lembaga. Perannya lebih tepat sebagai penghubung agar persoalan yang sudah teridentifikasi sampai kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan.
Dalam persoalan pangan, misalnya, kementerian dan badan terkait tetap menjadi pihak yang menjalankan kebijakan. Untuk persoalan keamanan, Polri memiliki kewenangan dalam pemeriksaan dan penegakan hukum, sementara penanganan bencana melibatkan BNPB, BMKG, Basarnas, serta pemerintah daerah sesuai tugas masing-masing.
Dengan pembagian tersebut, Bakom dapat memastikan informasi mengenai persoalan publik diteruskan kepada pihak yang tepat dan perkembangan penanganannya dapat dijelaskan kepada masyarakat. Fungsi komunikasi kemudian menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah, bukan sekadar penyampaian pesan.
Respons awal juga menjadi bagian penting dari pola tersebut. Pemerintah tidak selalu harus menunggu sebuah persoalan selesai untuk memberikan informasi, karena masyarakat perlu mengetahui bahwa keluhan telah diterima, sedang diverifikasi, siapa yang menangani, dan kapan pembaruan berikutnya akan disampaikan.
Respons semacam itu juga memberi ruang bagi pemerintah untuk mengoreksi informasi apabila ditemukan kekeliruan. Komunikasi yang terbuka dapat membantu mencegah ketidakpastian berkembang menjadi ketidakpercayaan.
Syahganda Nainggolan Dapat Membawa Pendekatan Dialogis
Pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom Pemerintah memberikan momentum untuk menerjemahkan arahan tersebut ke dalam pola kerja yang lebih terukur. Latar belakangnya sebagai aktivis yang terbiasa menyampaikan pandangan kritis menjadi salah satu konteks yang relevan dalam membangun komunikasi dua arah.
Komitmen untuk membangun dialog, memanfaatkan kecerdasan buatan, dan menjadikan komunikasi sebagai alat persatuan nasional selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang jelas. Ukurannya bukan hanya seberapa banyak informasi pemerintah tersebar, tetapi juga seberapa cepat persoalan masyarakat ditemukan dan diteruskan kepada pihak yang berwenang.
Pada akhirnya, penguatan komunikasi yang diminta Prabowo diarahkan agar hubungan pemerintah, media, dan masyarakat berlangsung lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan. Sekretariat Kabinet menyebut langkah tersebut diharapkan membuat kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat didengar pemerintah.
