AkalMerdeka.id - Syahganda Nainggolan resmi menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026, bersama Fadli Tri Hartono yang dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.
Penunjukan itu membawa Syahganda ke posisi strategis dalam pemerintahan setelah perjalanan panjang sebagai aktivis, akademisi, pengamat kebijakan publik, dan tokoh yang pernah aktif dalam politik. Ia menjadi Kepala Bakom ketiga sejak lembaga tersebut dibentuk pada September 2025.
Syahganda Nainggolan Lahir di Medan dan Menempuh Pendidikan di ITB
Syahganda Nainggolan lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 27 November 1965. Ia mulai dikenal di ruang publik ketika aktif sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada dekade 1980-an.
Saat berkuliah di jurusan Geodesi ITB, Syahganda aktif dalam forum diskusi mahasiswa, termasuk Mahasiswa Student Center. Aktivitasnya ketika itu juga mempertemukannya dengan sejumlah aktivis mahasiswa lain, termasuk Pramono Anung dan Fadjroel Rachman.
Aktivitas politiknya pada masa Orde Baru kemudian membuat Syahganda menjalani hukuman penjara selama 10 bulan dan dikeluarkan dari ITB. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana dari perguruan tinggi swasta.
Syahganda kemudian kembali ke ITB untuk mengambil program magister Studi Pembangunan dan menyelesaikannya pada 2005. Pendidikan akademiknya berlanjut di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia hingga meraih gelar doktor pada 2015.
Disertasi Syahganda Membahas Kesejahteraan Buruh
Bidang akademik yang ditekuni Syahganda berkaitan erat dengan persoalan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan. Ia mempertahankan disertasi berjudul "Analisa Pengaruh Jaminan Upah Layak, Jaminan Sosial dan Solidaritas Sosial Terhadap Kesejahteraan Buruh" dalam sidang terbuka di FISIP UI pada 17 Januari 2015.
Penelitian tersebut menggunakan survei terhadap 400 buruh di kawasan industri Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Hasil penelitian yang dicatat FISIP UI menunjukkan jaminan upah layak, jaminan sosial, dan solidaritas sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh.
Latar belakang tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Syahganda sebelum memasuki pemerintahan. Selain kegiatan akademik, ia juga lama berkecimpung dalam lembaga kajian dan isu kebijakan publik.
Karier Politik Syahganda Nainggolan
Perjalanan Syahganda di dunia politik berlanjut setelah era Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ia dekat dengan Adi Sasono dan ikut mendirikan organisasi Daulat Rakyat. Organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi partai peserta Pemilu 1999.
Syahganda juga terlibat dalam pembentukan Partai Merdeka. Pada Pemilu 2004, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Tangerang, tetapi tidak memperoleh suara yang cukup untuk masuk ke DPR.
Dalam periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syahganda kembali bersinggungan dengan lingkungan pemerintahan. Ia pernah menjadi komisaris PT Pelindo II dan aktif dalam lembaga kajian Sabang-Merauke Circle.
Pengalaman tersebut membuat kiprahnya tidak hanya berada di ruang aktivisme, tetapi juga mencakup kajian kebijakan, politik, dunia usaha, dan pemerintahan.
Syahganda Aktif di KAMI pada Era Jokowi
Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Syahganda menjadi salah satu tokoh yang aktif dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kelompok tersebut ketika itu menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Pada Oktober 2020, Syahganda bersama sejumlah aktivis KAMI ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. ANTARA saat itu melaporkan Syahganda, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana ditahan dalam perkara tersebut.
Syahganda kemudian menjalani hukuman dan menyelesaikannya di Rutan Bareskrim pada Agustus 2021. Setelah itu, ia tetap aktif dalam kegiatan advokasi dan kajian kebijakan publik.
GREAT Institute dan Perjalanan Menuju Pemerintahan Prabowo
Pada 25 Januari 2025, Syahganda mendirikan GREAT Institute, lembaga kajian yang bergerak pada isu-isu strategis. Dalam keterangan saat peluncurannya, GREAT menyatakan diri sebagai mitra berpikir strategis dan menyebut memiliki pandangan yang sejalan dengan visi kerakyatan Presiden Prabowo.
Lembaga tersebut juga mengembangkan kajian mengenai ekonomi kerakyatan, energi, ketahanan pangan, transformasi digital, serta geopolitik dan diplomasi. Dengan latar tersebut, Syahganda tetap aktif di ruang kebijakan publik sebelum akhirnya masuk ke pemerintahan.
Pelantikannya sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026 kemudian menjadi babak baru dalam perjalanan tersebut. Posisi ini menempatkannya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam lembaga komunikasi pemerintah.
Syahganda Sebut Komunikasi Pemerintah Harus Jadi Alat Persatuan
Seusai pelantikan, Syahganda menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar komunikasi pemerintah digunakan sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional. Arahan tersebut menjadi salah satu fokus Bakom dalam menjalankan tugasnya.
"Arahan Presiden yang disampaikan beliau itu adalah bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional," kata Syahganda seusai dilantik di Istana Negara.
Ia juga mengatakan Bakom akan melanjutkan program komunikasi yang telah berjalan sambil memperkuat strategi penyampaian informasi dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI dan algoritma digital.
Dengan pelantikan tersebut, Syahganda kini memimpin Bakom setelah Angga Raka Prabowo dan Muhammad Qodari. Pergantian ini menjadi perubahan kepemimpinan ketiga di lembaga tersebut sejak dibentuk pada 17 September 2025.
