Verifikasi Bedah Rumah Rp 20 Juta Capai 300 Ribu Penerima

AkalMerdeka.id – Program bedah rumah Rp 20 juta atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 telah memasuki proses verifikasi 300 ribu calon penerima hingga awal Juni 2026. Pemerintah menargetkan seluruh verifikasi dari sekitar 400 ribu calon penerima selesai pada Juni 2026.

Progres ini menjadi tahap penting sebelum bantuan perbaikan rumah tidak layak huni masuk ke pekerjaan fisik. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pelaksanaan fisik rampung pada Oktober 2026, paling lambat November 2026.

Verifikasi Bedah Rumah Rp 20 Juta Dikejar Selesai Juni

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan percepatan program saat ini difokuskan pada verifikasi calon penerima bantuan.

“Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026,” ucap Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Qodari menyebut progres bedah rumah Rp 20 juta per awal Juni 2026 sudah mencapai 13,51 persen. Proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sedangkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Dengan skema tersebut, tahap verifikasi menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran sebelum dana dan material masuk ke penerima. Program ini menyasar rumah tidak layak huni, sehingga akurasi data menentukan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Nilai Bantuan Berbeda untuk Wilayah Khusus

Untuk wilayah reguler, nilai bantuan BSPS ditetapkan sebesar Rp 20 juta per hunian. Rinciannya, Rp 17,5 juta digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Khusus Papua dan Maluku Utara, bantuan bedah rumah naik menjadi Rp 25 juta per unit. Untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, nilainya mencapai Rp 40 juta per unit.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,3 triliun dari APBN untuk mendukung BSPS tahun 2026,” ucap Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari.

Perbedaan nilai bantuan itu mencerminkan tantangan biaya konstruksi di wilayah tertentu. Daerah pegunungan, pulau kecil, dan wilayah terluar umumnya memiliki kendala akses bahan bangunan dan ongkos distribusi yang lebih tinggi dibanding wilayah reguler.

Jawa Barat Catat Alokasi dan Progres Tertinggi

Qodari mengatakan Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi dan progres tertinggi dalam program BSPS 2026. Setelah itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Penetapan alokasi bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator. Indikator itu meliputi jumlah rumah tidak layak huni, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta variabel kedalaman kemiskinan.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur sebelumnya mengatakan pengusulan BSPS kini dibuka lebih luas. Usulan tidak hanya berasal dari anggota DPR atau kepala daerah, tetapi juga tokoh masyarakat, ketua organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.

“Memang kalau kita lihat mekanismenya, itu dimulai dari pengusulan. Pengusulan ini dibuka selebar-lebarnya sekarang,” ujar Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pembukaan kanal usulan yang lebih luas dapat memperbesar peluang rumah tidak layak huni terdata. Namun, proses verifikasi tetap menjadi pagar utama agar bantuan bedah rumah Rp 20 juta benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria.