Program MBG Tak Dihentikan, Pemerintah Tegaskan Tetap Jalan Meski Dikritik Mahasiswa
Jakarta, AkalMerdeka.id – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan program tersebut tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto karena menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah.
Menurut Qodari, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan manfaat yang telah diterima masyarakat. Pemerintah memilih melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif.
Pemerintah Tolak Tuntutan Penghentian MBG
Qodari menegaskan bahwa program MBG memiliki penerima manfaat yang nyata di lapangan. Karena itu, penghentian program dinilai bukan solusi atas berbagai kendala yang muncul selama implementasi.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, dikutip Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan setiap program pemerintah berskala besar pasti menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaan. Namun, masalah yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” kata Qodari.
BGN Lakukan Penataan dan Evaluasi Menyeluruh
Meski program MBG tetap berjalan, pemerintah mengakui perlunya pembenahan di sejumlah aspek pelaksanaan. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah penataan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Qodari mengatakan pembangunan dan persiapan SPPG yang belum beroperasi dihentikan sementara untuk kepentingan evaluasi.
“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” jelasnya.
Langkah tersebut bertujuan memastikan pengembangan program berjalan sesuai kebutuhan dan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
Aspek yang Sedang Dievaluasi Pemerintah
Pemerintah menyebut evaluasi tidak hanya menyasar aspek operasional, tetapi juga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Beberapa aspek yang sedang dievaluasi meliputi:
- Penerima manfaat program MBG.
- Kondisi operasional SPPG.
- Kualitas dan kandungan gizi makanan.
- Tata kelola pelaksanaan program.
- Keterlibatan vendor dan pelaku usaha lokal.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” papar Qodari.
Mengapa MBG Tetap Dianggap Penting?
Pemerintah menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan kepada anak sekolah. Program ini juga dikaitkan dengan upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi masyarakat.
Kelompok sasaran utama program meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan asupan gizi yang berkelanjutan sehingga penghentian program secara mendadak berpotensi mengganggu tujuan yang ingin dicapai.
Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah pemerintah saat ini menunjukkan perbedaan antara menghentikan program dan memperbaiki program. Pemerintah memilih mempertahankan manfaat yang sudah berjalan sambil melakukan koreksi terhadap tata kelola yang dianggap masih perlu dibenahi.
MBG Jadi Salah Satu Tuntutan Demo Mahasiswa
Sebelumnya, penghentian program MBG menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi mahasiswa yang digelar BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026).
Selain meminta penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan lain terkait pemborosan APBN, harga kebutuhan pokok dan BBM, militerisme di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui kesalahan dalam sejumlah kebijakan.
Perdebatan mengenai MBG pun diperkirakan masih akan berlanjut. Di satu sisi, pemerintah menilai program ini memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Di sisi lain, kritik terhadap tata kelola dan penggunaan anggaran menjadi perhatian yang terus disuarakan sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil.
