Dari India ke Indonesia, Kisah Gerakan Kecoak Jadi Pengingat Pentingnya Mendengar Kritik

AkalMerdeka.id – Ruang demokrasi Indonesia dinilai masih memberikan tempat bagi suara kritis, termasuk melalui gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Namun, pemerhati demokrasi Laksamana Sukardi mengingatkan, jika kritik generasi muda terus diabaikan tanpa respons kebijakan, Indonesia berpotensi menghadapi fenomena seperti gerakan Cockroach Janta Party (CJP) di India yang lahir dari kekecewaan anak muda terhadap pemerintah.

Laksamana Sukardi menyebut pengalaman India memberikan pelajaran bahwa kelompok muda yang merasa tidak didengar dapat mengubah kekecewaan menjadi gerakan sosial. Fenomena tersebut bermula ketika istilah “kecoak” yang digunakan sebagai ejekan justru diambil sebagai simbol perlawanan oleh kelompok mahasiswa dan anak muda.

“Alih-alih tersinggung lalu diam, mereka mengambil istilah itu sebagai simbol perlawanan. Mereka mengubah ejekan menjadi identitas, dan identitas menjadi gerakan nasional,” kata Laksamana Sukardi mengutip pemberitaan Reuters, Selasa (28/7).

Gerakan Kecoak India Berawal dari Kekecewaan Anak Muda

Cockroach Janta Party (CJP) bukan kelompok yang lahir dari partai politik formal. Gerakan tersebut muncul sebagai respons terhadap persoalan yang dianggap merugikan generasi muda, terutama terkait tingginya angka pengangguran, dugaan kebocoran ujian nasional, dan buruknya tata kelola pendidikan.

Julukan “kecoak” yang awalnya menjadi stigma justru diubah menjadi identitas kolektif. Para mahasiswa dan anak muda menggunakan simbol tersebut untuk menyuarakan tuntutan reformasi pendidikan, transparansi ujian nasional, serta penindakan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Aksi yang berpusat di New Delhi itu kemudian berkembang menjadi tekanan politik yang lebih luas. Gelombang protes tersebut bahkan berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan India.

Pelajaran Demokrasi dari Fenomena India

Menurut Sukardi, hal terpenting dari pengalaman India bukan sekadar munculnya sebuah gerakan protes, melainkan bagaimana sistem demokrasi menyediakan saluran bagi aspirasi masyarakat.

Demokrasi tidak hanya diuji ketika pemilu berlangsung. Kualitas demokrasi juga terlihat dari kemampuan pemerintah, parlemen, media, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam membuka ruang dialog setelah pemilu selesai.

“Setiap masyarakat membutuhkan mekanisme untuk menyampaikan kritik secara damai, rasional, dan konstruktif,” ungkap Sukardi.

Ketika ruang komunikasi berjalan baik, energi kritik dapat diarahkan menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa tidak memiliki jalur penyampaian aspirasi, tekanan sosial dapat mencari bentuk lain.

Bonus Demografi Bisa Jadi Kekuatan atau Tekanan

Sukardi menilai Indonesia memiliki kondisi yang mirip dengan India, yakni sama-sama menjadi negara demokrasi besar dengan jumlah penduduk usia muda yang tinggi.

Namun, bonus demografi bukan jaminan otomatis bagi kemajuan negara. Potensi tersebut membutuhkan kebijakan yang mampu menyediakan pendidikan berkualitas, lapangan kerja, serta ruang bagi anak muda untuk berkembang.

“Bonus demografi sering disebut sebagai hadiah sejarah. Padahal sesungguhnya hanyalah sebuah peluang,” tuturnya.

Jika peluang tersebut tidak dikelola dengan baik, jumlah penduduk muda yang besar dapat berubah menjadi tantangan sosial. Sebaliknya, jika generasi muda mendapatkan kesempatan yang cukup, mereka dapat menjadi penggerak utama pembangunan.

Kritik Bukan Ancaman bagi Negara

Dalam demokrasi, kritik sering kali muncul karena adanya perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Sukardi menilai kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari proses memperbaiki tata kelola negara.

“Oposisi bukan musuh negara. Oposisi adalah salah satu mekanisme agar pemerintah tetap mendengar suara rakyat ketika mayoritas memilih diam,” bebernya.

Menurutnya, keberadaan oposisi yang sehat, media independen, perguruan tinggi kritis, serta masyarakat sipil yang aktif menjadi elemen penting agar demokrasi tetap berjalan.

Sejarah Indonesia Menunjukkan Kekuatan Anak Muda

Peran generasi muda dalam perubahan sosial bukan hal baru bagi Indonesia. Salah satu contoh penting adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menyatukan berbagai kelompok pemuda dalam satu gagasan kebangsaan.

“Peristiwa itu menunjukkan satu hal penting: ketika generasi muda bersatu dalam gagasan, mereka mampu mengubah arah sejarah,” urainya.

Karena itu, Sukardi mendorong generasi muda untuk mengambil peran melalui gagasan dan partisipasi, bukan kebencian maupun kekerasan.

Negara yang kuat, menurutnya, bukan negara yang membungkam suara anak muda, tetapi negara yang mampu mendengar dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan.

“Dan tugas setiap generasi bukan sekadar mewarisi masa depan. Tetapi ikut menciptakannya,” pungkasnya.