1.098 Sapi Kurban Prabowo Picu Polemik, APBN Rp100 Miliar Jadi Sorotan

AkalMerdeka.id – Program penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026 memicu perdebatan publik. Polemik muncul setelah Istana mengonfirmasi bahwa pengadaan sapi tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

Perdebatan tidak hanya menyangkut keabsahan penggunaan APBN, tetapi juga merambah aspek fikih Islam dan etika tata kelola pemerintahan. Di satu sisi pemerintah menegaskan program tersebut sah dan telah memiliki dasar hukum. Di sisi lain, kritik muncul karena bantuan negara itu disebut dipersepsikan sebagai kurban pribadi Presiden.

1.098 Sapi Kurban Didistribusikan ke Seluruh Indonesia

Pemerintah menyalurkan total 1.098 ekor sapi kurban yang berasal dari peternak lokal di berbagai daerah.

Sebanyak 598 ekor sapi dialokasikan untuk 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada pondok pesantren, lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan.

Sapi yang didistribusikan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari Simmental, Limousin, Brahman, Angus, Peranakan Ongole, sapi Bali, Belgian Blue hingga Charolais.

Untuk pelaksanaan simbolis tingkat nasional, Presiden Prabowo menyerahkan seekor sapi Simmental berbobot 1,3 ton ke Masjid Istiqlal Jakarta.

Pemerintah: Program Bantuan Negara, Bukan Kepentingan Pribadi

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

Menurut Juri, tujuan utama program adalah membantu masyarakat merayakan Idul Adha melalui penyembelihan hewan kurban di daerah masing-masing.

Pandangan serupa disampaikan Partai Gerindra, Golkar, hingga sejumlah anggota DPR. Mereka menilai penggunaan APBN untuk program tersebut sah karena telah dianggarkan melalui mekanisme negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara Ketua Bidang Fatwa MUI KH Asrorun Niam Sholeh menyatakan tidak ada persoalan syariah dalam program tersebut.

“Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar’i tidak ada soal.”

PDIP Persoalkan APBN dan Label Nama Presiden

Di sisi lain, kritik keras datang dari PDIP.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai APBN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak tepat apabila digunakan untuk kurban yang kemudian dilekatkan dengan nama pribadi Presiden.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar pembelian sapi menggunakan uang negara, melainkan bagaimana program tersebut dipersepsikan di lapangan.

PDIP menyoroti adanya sapi kurban yang disebut menggunakan label “Prabowo” atau “RI 1” di sejumlah daerah.

Guntur menilai kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara bantuan negara dan aktivitas ibadah personal.

“APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim.”

PDIP juga mengkritik penggunaan simbol pribadi dalam program yang dibiayai oleh uang negara karena dinilai berpotensi menimbulkan persepsi pencitraan politik.

Perdebatan Meluas ke Ranah Fikih Islam

Polemik ini berkembang melampaui isu anggaran negara.

PDIP mengutip sejumlah pandangan ulama klasik yang menyebut kurban harus berasal dari harta pribadi pihak yang berkurban. Argumen tersebut merujuk pada pandangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni.

Namun, pandangan lain muncul dari sebagian kalangan ulama yang melihat APBN sebagai representasi Baitul Mal modern sehingga dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, termasuk penyediaan hewan kurban.

Perdebatan semakin menarik karena muncul perbedaan penekanan pandangan di lingkungan MUI sendiri.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa MUI Aminuddin Yakub mengingatkan bahwa pada dasarnya kurban merupakan ibadah yang ditujukan kepada individu muslim yang mampu.

“Perintah berkurban itu sebetulnya untuk individu muslim atau mukmin. Negara itu kan bukan individu, bukan person.”

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak secara langsung menyatakan program bantuan sapi kurban pemerintah tidak sah.

Menkeu Tidak Tahu Anggaran, Mengapa Jadi Sorotan?

Salah satu aspek yang ikut memperpanjang polemik adalah kritik terkait tata kelola anggaran.

PDIP mempertanyakan pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut tidak mengetahui secara rinci anggaran sekitar Rp100 miliar untuk program tersebut.

Bagi pengkritik, kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi pengelolaan anggaran antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai pelaksana program Banmaspres.

Sementara pemerintah menegaskan bahwa bantuan kemasyarakatan memiliki dasar hukum dalam APBN 2026 dan dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara yang berlaku.

Kenapa Polemik Ini Penting?

Perdebatan mengenai 1.098 sapi kurban sebenarnya bukan semata soal jumlah hewan atau besar anggaran yang digunakan.

Isu yang menjadi pusat perhatian publik adalah batas antara program bantuan negara, simbol politik, dan praktik ibadah keagamaan.

Secara hukum, pemerintah menegaskan program tersebut sah karena menggunakan mekanisme Banmaspres yang telah lama berjalan. Secara syariah, sebagian ulama menilai tidak ada masalah karena dana negara diposisikan sebagai Baitul Mal modern.

Namun bagi para pengkritik, penggunaan atribut nama Presiden pada program yang dibiayai APBN menjadi titik yang mengubah persepsi publik. Dari yang semula dipandang sebagai bantuan negara, program tersebut kemudian dianggap memiliki nuansa personal dan politis.

Karena itu, polemik ini kemungkinan tidak berhenti pada Idul Adha tahun ini. Perdebatan mengenai transparansi anggaran, etika penggunaan simbol jabatan, serta posisi negara dalam aktivitas keagamaan berpotensi terus menjadi bahan diskusi di ruang publik.