Kapolri Temui Panglima TNI, Isu Jampidsus Disebut Tak Dibahas
AkalMerdeka.id – Kapolri temui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 13 Juli 2026. TNI menegaskan pertemuan tersebut hanya berupa silaturahmi dan tidak membahas proses hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah maupun agenda Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo datang bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Panglima TNI menyambut rombongan dengan didampingi Wakil Panglima TNI dan kepala staf dari 3 matra.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai isu hukum yang sedang berkembang.
“Pertemuan siang tadi hanya silaturahmi. Tidak ada pembahasan mengenai isu-isu yang sedang ramai,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas.
Kapolri Temui Panglima TNI Hanya untuk Silaturahmi
Muhammad Nas juga membantah pertemuan tersebut digunakan untuk membicarakan materi rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang digelar beberapa jam sebelumnya di Kementerian Pertahanan.
Menurut dia, waktu kunjungan Kapolri yang berdekatan dengan rapat Satgas PKH hanya kebetulan. TNI menyebut agenda di Cilangkap ditujukan untuk menjaga sinergi dan soliditas kedua institusi.
Keterangan tersebut diperlukan karena rangkaian agenda pada hari yang sama memunculkan pertanyaan publik. Kapolri tidak hadir langsung dalam rapat Satgas PKH, sedangkan Panglima TNI dan Jaksa Agung tercatat mengikuti pertemuan tersebut.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan unsur kepolisian tetap terwakili oleh anggota yang berada dalam badan pengarah dan badan pelaksana. Karena itu, ketidakhadiran Kapolri tidak berarti Polri keluar dari kerja satgas.
Rapat Satgas PKH Bahas Evaluasi Kerja
Rapat Satgas PKH dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pembahasan mencakup optimalisasi, sinkronisasi, evaluasi, dan strategi pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Satgas tersebut bertugas menertibkan kawasan hutan melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Pelaksanaannya melibatkan unsur pemerintah serta aparat penegak hukum dan berada di bawah kendali Presiden.
Perhatian terhadap rapat itu meningkat setelah Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jampidsus di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Jabatan Jampidsus sebelumnya melekat pada posisi Ketua Pelaksana Satgas PKH sehingga pergantian pejabat berpengaruh terhadap susunan kepemimpinan satgas.
Meski demikian, Barita memastikan kegiatan Satgas PKH tidak bergantung pada satu figur. Mekanisme di badan pengarah dan badan pelaksana disebut tetap berjalan sambil menunggu Kejaksaan Agung menentukan pengganti Febrie.
Kapolri Sebut Ada Arahan Presiden
Listyo Sigit mengatakan penguatan hubungan TNI dan Polri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kekompakan kedua institusi dinilai dibutuhkan agar program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan.
“Itu semua bisa berjalan kalau TNI dan kepolisian solid,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri juga meminta pejabat utama TNI dan Polri membuka komunikasi langsung apabila muncul persoalan yang berpotensi mengganggu hubungan kedua institusi. Ia menyebut ada pihak yang berkepentingan memecah kekompakan TNI-Polri.
Pertemuan di Cilangkap berlangsung di tengah perhatian besar terhadap hubungan antarlembaga penegak hukum. Namun, keterangan resmi yang tersedia hanya menyebut silaturahmi dan penguatan koordinasi, bukan pembahasan kasus Febrie atau keputusan mengenai Satgas PKH.
