Prabowo Sebut Pemimpin yang Berbohong kepada Rakyat Berdosa

Prabowo Sebut Pemimpin yang Berbohong kepada Rakyat Berdosa
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakart (Foto : Kantor Staf Presiden)

AkalMerdeka.id – Presiden Prabowo Subianto menyebut pemimpin yang berbohong kepada rakyat telah melakukan dosa dan mengkhianati kepentingan negara. Pernyataan itu disampaikan saat meluncurkan Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026.

Prabowo menegaskan kesetiaan seorang pemimpin harus diberikan kepada negara, bukan kepada kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menyampaikan pesan tersebut ketika membahas kritik terhadap klaim pemerintah mengenai swasembada pangan.

“Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya, berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya, berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan,” kata Presiden RI, Prabowo Subianto.

Prabowo Ingatkan Pemimpin yang Berbohong kepada Rakyat

Prabowo menjelaskan pangan, energi, dan air merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kemampuan sebuah bangsa untuk bertahan. Tanpa menguasai ketiganya, sebuah negara akan sulit berdiri mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia kemudian menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target pemerintah. Target yang semula dirancang selama 4 tahun, menurut Prabowo, berhasil dicapai dalam waktu satu tahun.

Baca Juga :  Reshuffle Jilid V: Eksperimen Politik Prabowo Merangkul Tokoh Kritis

“Kita sudah swasembada pangan. Dari target empat tahun, kita telah berhasil dalam satu tahun,” ujar Prabowo.

Namun, klaim tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak. Prabowo mengatakan ada pihak yang meragukan pencapaian pemerintah dan menuduh negara menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

“Mengejek dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan,” ucapnya.

Pernyataan Prabowo menempatkan kejujuran sebagai ukuran utama kepemimpinan. Pesan itu sekaligus meningkatkan tuntutan kepada pemerintah untuk membuktikan setiap klaim kebijakan melalui data yang terbuka, konsisten, dan dapat diperiksa publik.

Peluncuran B50 Dikaitkan dengan Janji Swasembada Energi

Pidato tentang kejujuran pemimpin disampaikan ketika pemerintah meluncurkan program B50. Bahan bakar tersebut menggunakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen solar fosil.

Pemerintah menempatkan B50 sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar dan memperbesar penggunaan sumber energi domestik. Program biodiesel Indonesia telah dinaikkan secara bertahap dari B2,5 pada 2008 hingga B50 pada 2026.

Baca Juga :  Instruksi Prabowo Aktifkan Mobilisasi Nasional, Distribusi Bantuan Berbasis Akses Real

Prabowo mengatakan swasembada pangan dan energi telah menjadi target utama bahkan sebelum dirinya dilantik menjadi presiden. Ia meminta tim inti dan para penasihatnya mencari jalan agar Indonesia tidak terus bergantung kepada impor.

“Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu dari sejak saya belum dilantik jadi Presiden kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan,” ujar Prabowo.

Peluncuran B50 memberi bentuk konkret terhadap janji tersebut, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Ketersediaan bahan baku, kesiapan distribusi, mutu bahan bakar, dan manfaat yang diterima masyarakat menjadi ukuran yang harus terus dijelaskan pemerintah.

Kementerian ESDM menyatakan B50 telah diuji pada kendaraan bermotor, alat berat, mesin pertanian, kereta api, kapal, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga memperkirakan program tersebut dapat menekan impor solar serta memperkuat nilai tambah industri sawit nasional.

Ucapan tentang pemimpin yang berbohong kepada rakyat akhirnya tidak hanya menjadi pesan moral. Pernyataan tersebut menciptakan standar bagi pemerintah sendiri bahwa klaim swasembada pangan dan energi harus dapat dibuktikan melalui hasil yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga :  Rasionalitas Penegakan Hukum: Samin Tan Kembali Menjadi Tersangka Korupsi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *