Instruksi Prabowo Aktifkan Mobilisasi Nasional, Distribusi Bantuan Berbasis Akses Real
akalmerdeka.id – Pemerintah pusat mengaktifkan mobilisasi nasional setelah banjir besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Kerusakan akses membuat distribusi bantuan perlu strategi terukur dan terkoordinasi.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengerahan penuh seluruh unsur negara. Instruksi itu disampaikan Menko PMK Pratikno saat meninjau wilayah terdampak di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga pada Minggu (30/11/2025).
Pratikno menegaskan pendekatan lintas sektor diterapkan untuk mempercepat tanggap darurat. “Seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Kementerian teknis, TNI, Polri, dan pemda memulihkan listrik, membuka akses jalan, dan menyalurkan logistik melalui udara dan laut. Setiap langkah diarahkan untuk meminimalkan keterlambatan distribusi.
Polri menambah pesawat, helikopter, dan kapal untuk menjangkau wilayah terputus. BNPB juga memobilisasi alat berat guna menormalkan jalur darat.
Di Medan, distribusi bantuan dilakukan berbasis kebutuhan lapangan. Tim Natal Nasional bergerak mengikuti instruksi Presiden untuk memastikan bantuan tiba ke kelompok terdampak tanpa jeda distribusi.
“Kami suplai bantuan ke kompleks Dieno untuk 300 korban banjir. Kami menyalurkan 50 paket sembako,” kata Meilina Siregar, anggota Tim Panitia Nataru Nasional, Minggu (30/11).
Pada Sabtu (29/11), 94 paket dikirim ke GKPA dan 80 paket ke GKMI. Bantuan berisi bahan pokok yang diperlukan untuk kebutuhan dasar.
Sehari sebelumnya, 1.100 paket dibagikan ke titik-titik pengungsian, termasuk Masjid Mustaqim, PMKRI, PKM GMKI, Panti Asuhan Universal, BPBD Sumut, dan MDA Hidayatullah.
Data pemda Medan menunjukkan 7.402 rumah di 19 kecamatan terdampak sejak Rabu (26/11). Banyak warga masih di pengungsian menunggu pemulihan akses dan layanan dasar.
Pendekatan berbasis data ini menjadi fondasi pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan tetap. (*)
