Anomali Pengadaan Motor Listrik BGN: Antara Kantor ‘Coming Soon’ dan Dugaan Rebadge

akalmerdeka.id — Kritik tajam yang dilayangkan parlemen terhadap pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) membuka tabir ketidaksiapan infrastruktur distributor dalam proyek bernilai triliunan rupiah.

Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menyoroti aspek rasionalitas pengadaan merek Emmo oleh PT Yasa Artha Trimanunggal, mengingat kantor pusat distributor di Grogol masih dalam status pembangunan.

Proyek yang menelan anggaran antara Rp915 miliar hingga Rp1,39 triliun ini memicu diskursus intelektual mengenai transparansi proses e-katalog di tengah kecurigaan produk pelabelan ulang (rebadge) dari manufaktur China.

Secara teknis, desain industri motor listrik tersebut memiliki kemiripan identik dengan produk Tizhou Okla Automotive, namun dibanderol dengan harga yang jauh melampaui valuasi pasar global.

Logika Terbalik dalam Distribusi Kendaraan Operasional

Ketidakhadiran fisik kantor distributor yang memadai saat distribusi unit sudah berjalan masif menjadi poin utama yang disebut Pulung sebagai sebuah kejanggalan dalam tata kelola administrasi negara.

“Kantor distributor belum jadi, proyek jalan terus! Lucu! Ini kan lucu. Kantornya belum jadi, tapi proyeknya sudah jalan. Apakah ini proyek janggal atau bagaimana?” cetus Pulung pada 13 April 2026.

Persoalan kian kompleks ketika data menunjukkan selisih harga unit versi BGN mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah lebih mahal dibandingkan harga komparasi di pasar internasional seperti Alibaba.

Klaim Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen untuk model JVX GT kini berada di bawah mikroskop kritik karena fisik kendaraan terlihat sangat serupa dengan model impor.

Evaluasi Fiskal dan Koreksi Anggaran

Merespons polemik yang berkembang, otoritas fiskal mengambil langkah korektif dengan menghentikan alokasi anggaran serupa untuk tahun mendatang guna mencegah pemborosan lebih lanjut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan pemotongan anggaran 2026 dilakukan segera setelah pihaknya melakukan verifikasi terhadap urgensi pengadaan kendaraan tersebut.

“Ketika tahu, saya potong anggarannya. Ya kan (21.000 motor listrik) itu anggaran 2025. Kalau 2026 kan saya potong,” tegas Purbaya pada 8 April 2026.

Distorsi antara tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis dengan realitas belanja kendaraan operasional mewah ini menunjukkan adanya degradasi prioritas dalam manajemen program strategis nasional.

DPR menjadwalkan pemanggilan Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan pilihan merek yang belum memiliki rekam jejak industri yang kuat di pasar otomotif domestik maupun internasional. ***