Sumbang 60% PDB, Kredit UMKM Justru Cuma Tumbuh 1%

AkalMerdeka.id – Kredit UMKM hanya tumbuh sekitar 1% secara tahunan pada Juni 2026, jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang mencapai 12,67%. Kesenjangan itu terjadi ketika sekitar 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah masih menjadi penopang utama produksi serta lapangan kerja di Indonesia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama. Pertumbuhan kredit UMKM memang membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat negatif, tetapi belum sebanding dengan besarnya peran usaha kecil terhadap perekonomian.

Kredit UMKM Tertinggal saat Pembiayaan Perbankan Melaju

Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh 12,67% secara tahunan pada Juni 2026, naik dari 11,51% pada Mei. Pertumbuhan itu terutama didorong kredit investasi sebesar 24,90%, kredit modal kerja 8,94%, dan kredit konsumsi 5,75%.

Namun, laju kredit yang mengalir kepada UMKM hanya sekitar 1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan nasional belum tersebar merata hingga ke pelaku usaha kecil.

“Memang ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang sempat mengalami pertumbuhan negatif, tetapi tetap menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana memperluas akses pembiayaan bagi UMKM,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.

Menurut Destry, Indonesia memiliki sekitar 64 juta UMKM yang menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto. Sektor tersebut juga disebut menyerap sekitar 97% tenaga kerja, sedangkan sekitar 60% pelaku usahanya merupakan perempuan.

Besarnya kontribusi itu membuat perlambatan kredit UMKM tidak hanya menjadi persoalan pemilik usaha. Keterbatasan modal dapat menahan pembelian bahan baku, penambahan alat produksi, pembukaan cabang, dan perekrutan pekerja baru.

Usaha Berjalan, tetapi Sulit Meyakinkan Bank

Salah satu hambatan pembiayaan terletak pada kemampuan pelaku usaha menyajikan kondisi keuangan secara tertib. Banyak UMKM memiliki produk yang laku, tetapi belum mencatat pemasukan, biaya, utang, stok, dan keuntungan secara terpisah dari keuangan rumah tangga.

Destry menilai pemahaman mengenai laporan laba rugi, neraca, dan pencatatan transaksi masih perlu diperkuat. Tanpa dokumen tersebut, lembaga keuangan kesulitan menilai kemampuan usaha menghasilkan pendapatan dan mengembalikan pinjaman.

Masalah ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Pelaku usaha membutuhkan modal untuk berkembang, tetapi tidak memiliki catatan yang cukup untuk membuktikan bahwa bisnisnya layak menerima pembiayaan.

Akibatnya, sebagian pelaku UMKM bergantung pada pinjaman informal yang lebih mudah diperoleh, tetapi dapat membawa biaya lebih mahal. Beban pembayaran yang tinggi kemudian mempersempit ruang usaha untuk berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Peningkatan kemampuan manajemen menjadi sama pentingnya dengan penambahan dana kredit. Pembiayaan tanpa pengelolaan arus kas yang baik juga dapat berubah menjadi beban ketika pendapatan usaha tidak cukup untuk membayar cicilan.

Likuiditas Bank Belum Otomatis Sampai ke Usaha Kecil

Dari sisi perbankan, ruang untuk meningkatkan pembiayaan sebenarnya masih tersedia. BI mencatat fasilitas kredit yang telah disetujui tetapi belum digunakan mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari total plafon pada Juni 2026.

Bank Indonesia juga telah memberikan insentif likuiditas sebesar Rp431,9 triliun hingga pekan pertama Juli 2026. Insentif tersebut diarahkan ke berbagai sektor prioritas, termasuk UMKM, koperasi, ekonomi inklusif, pertanian, industri, dan ekonomi kreatif.

Besarnya likuiditas tidak langsung menjamin kredit mengalir ke pelaku usaha mikro. Bank tetap mempertimbangkan risiko gagal bayar, riwayat kredit, legalitas usaha, kemampuan membayar, dan kualitas pencatatan keuangan calon debitur.

Di sisi lain, pelaku UMKM kerap menilai proses pengajuan kredit terlalu rumit atau tidak sesuai dengan pola usaha mereka. Pendapatan pedagang kecil, misalnya, dapat berubah setiap hari dan tidak selalu tercatat dalam rekening bank.

Kesenjangan tersebut membutuhkan perbaikan dari dua arah. Pelaku usaha perlu meningkatkan pembukuan dan legalitas, sementara lembaga keuangan perlu mengembangkan penilaian kredit yang lebih sesuai dengan karakter usaha mikro.

QRIS Membuka Jejak Transaksi, tetapi Belum Cukup

Digitalisasi dapat membantu pelaku usaha membangun rekam transaksi yang lebih mudah dinilai. Destry menceritakan pengalamannya menemukan pedagang tahu dan singkong goreng yang telah menerima pembayaran melalui QRIS karena lebih praktis dan tidak membutuhkan uang kembalian.

Penggunaan pembayaran digital menunjukkan bahwa teknologi telah menjangkau usaha paling kecil. BI mencatat transaksi QRIS tumbuh 100,12% secara tahunan pada triwulan II 2026, didukung peningkatan pengguna dan jumlah pedagang.

Namun, memiliki QRIS belum otomatis membuat sebuah usaha layak menerima kredit. Data transaksi tetap perlu diterjemahkan menjadi catatan omzet, biaya, laba, dan kemampuan membayar.

Keamanan juga menjadi bagian dari literasi digital. Destry mengingatkan pedagang agar menempatkan kode QR di lokasi aman untuk mencegah penggantian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Modal Saja Tidak Cukup untuk Menembus Pasar

Akses pembiayaan juga harus berjalan bersama peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar. Tambahan modal tidak banyak mengubah skala usaha jika pelaku masih kesulitan memperoleh pembeli baru atau memenuhi standar produk.

Dari sekitar 64 juta UMKM, hanya sebagian kecil yang disebut telah masuk ke pasar ekspor. Kendala yang dihadapi mencakup konsistensi mutu, kapasitas produksi, kemasan, sertifikasi, dan sumber daya manusia.

Industri kopi menjadi salah satu contoh potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. BI menargetkan mencetak 400 barista bersertifikat internasional setiap tahun untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat posisi produk kopi Indonesia di pasar global.

Tanpa pembiayaan yang memadai, pelaku usaha sulit membeli mesin, mengikuti sertifikasi, memperbaiki kemasan, atau memenuhi pesanan besar. Namun, tanpa pasar dan kemampuan manajemen, kredit yang diterima juga belum tentu menghasilkan pertumbuhan usaha.

Tantangan terbesar bukan sekadar menambah jumlah pinjaman, melainkan memastikan modal masuk ke usaha yang mampu menggunakannya secara produktif. Ketika kredit UMKM hanya tumbuh 1%, peluang menciptakan pekerjaan dan memperkuat konsumsi daerah ikut bergerak lebih lambat daripada kemampuan sektor perbankan menyalurkan dana.