Tempo Tawarkan Kerja Sama ke Agrinas, Mengapa Publik Pertanyakan Independensi Media?
AkalMerdeka.id – Surat penawaran kerja sama yang dikirim Tempo kepada PT Agrinas Pangan Nusantara memicu polemik setelah beredar luas di media sosial. Kontroversi muncul karena surat tersebut dikirim ketika Tempo sedang gencar menerbitkan laporan kritis mengenai Agrinas Pangan Nusantara dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Perdebatan pun meluas. Sebagian pihak mempertanyakan independensi media, sementara Tempo menegaskan bahwa aktivitas bisnis perusahaan pers tetap dipisahkan secara tegas dari kerja jurnalistik melalui mekanisme firewall antara divisi bisnis dan redaksi.
Surat Kerja Sama Tempo kepada Agrinas Jadi Sorotan
Surat yang viral itu ditandatangani Direktur Utama PT Info Media Digital (Tempo Digital), Wahyu Dhyatmika, pada 7 Juli 2026. Dalam surat tersebut, Tempo Media Group mengajukan permohonan audiensi dengan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026.
Agenda pertemuan itu bertujuan menawarkan kerja sama komunikasi dalam bentuk advertorial atau konten berbayar.
Keberadaan surat tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena muncul di tengah pemberitaan kritis Tempo mengenai Agrinas Pangan Nusantara dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dirut Agrinas Mengaku Kecewa
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mengaku terkejut menerima surat tersebut. Menurutnya, langkah itu bertolak belakang dengan citra independensi Tempo yang selama ini ia hormati.
“Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih,” ujar Joao, Kamis (23/7/2026).
Ia mengatakan tidak menyangka media yang dikenal kritis justru mengajukan penawaran kerja sama komersial kepada perusahaan yang sedang menjadi objek pemberitaan.
“Saya kecewanya karena Tempo Media yang selama ini saya banggakan dan hormati. Menurut saya independensi mereka jaga itu harganya mahal, jadi ini preseden tidak baik,” katanya.
Tempo Jelaskan Iklan dan Berita Harus Dipisahkan
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Tempo Media Group Wahyu Dhyatmika menjelaskan bahwa perusahaan pers profesional memang memperoleh pendapatan dari iklan tanpa harus mengorbankan independensi redaksi.
Menurutnya, anggapan bahwa media tidak boleh menerima iklan dari pihak yang pernah diberitakan secara kritis merupakan pemahaman yang keliru mengenai cara kerja perusahaan pers.
“Namun kesimpulan bahwa setiap pendekatan bisnis otomatis membatalkan independensi pemberitaan berangkat dari pemahaman yang keliru mengenai cara kerja perusahaan pers,” kata Wahyu.
Ia menegaskan sejak awal berdiri Tempo menerima iklan sebagaimana perusahaan media profesional lainnya. Yang membedakan, kata dia, adalah adanya batas yang jelas antara ruang redaksi dan ruang bisnis.
“Yang harus dijaga adalah pembedaan antara iklan dan berita,” ujarnya.
Menurut Wahyu, seluruh konten berbayar wajib diberi penanda seperti advertorial, iklan, sponsored, atau bentuk keterangan lain agar pembaca mengetahui bahwa konten tersebut merupakan materi komersial.
Yang Diperdebatkan Bukan Iklan, tetapi Waktu Pendekatan
Polemik ini berkembang bukan karena media menawarkan advertorial. Praktik tersebut merupakan bagian dari model bisnis perusahaan pers yang diakui dalam Undang-Undang Pers selama pemisahan antara iklan dan berita dijaga secara jelas.
Yang menjadi perhatian publik justru waktu atau timing pendekatan bisnis. Surat dikirim ketika Agrinas sedang menjadi objek pemberitaan kritis sehingga memunculkan pertanyaan mengenai persepsi independensi, meskipun belum ada bukti bahwa pemberitaan dipengaruhi kepentingan komersial.
Sejumlah pengamat media menilai isu seperti ini lebih berkaitan dengan kepercayaan publik dibanding persoalan hukum. Dalam praktik jurnalistik modern, persepsi konflik kepentingan dapat memengaruhi kredibilitas media meskipun tidak ditemukan pelanggaran etik atau pidana.
Perdebatan Etika Media Kembali Mengemuka
Kasus ini kembali memunculkan diskusi mengenai hubungan antara fungsi bisnis dan fungsi jurnalistik di perusahaan pers. Di satu sisi, media membutuhkan pendapatan iklan untuk membiayai operasional dan menghasilkan karya jurnalistik.
Di sisi lain, publik menuntut agar setiap hubungan bisnis tidak menimbulkan kesan bahwa pemberitaan dapat dipengaruhi kepentingan komersial.
Karena itu, polemik surat Tempo kepada Agrinas tidak hanya berbicara mengenai advertorial. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa transparansi, pemisahan fungsi bisnis dan redaksi, serta pengelolaan potensi konflik kepentingan tetap menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media.
