Direksi Danantara Sumberdaya Indonesia Diumumkan, Tony Wenas Jadi Komisaris

Direksi Danantara Sumberdaya Indonesia Diumumkan, Tony Wenas Jadi Komisaris
Wisma Danantara Indonesia

AkalMerdeka.id – Direksi Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI resmi diumumkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Luke Mahony ditunjuk sebagai Direktur Utama, sementara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas masuk jajaran komisaris bersama sejumlah nama berpengalaman di sektor keuangan, investasi, dan kebijakan ekonomi.

Susunan pimpinan tersebut disiapkan untuk menjalankan mandat DSI sebagai BUMN Ekspor. Perusahaan ini ditargetkan mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya alam strategis Indonesia sekaligus memperkuat tata kelola aktivitas ekspor komoditas strategis.

Susunan Direksi Danantara Sumberdaya Indonesia

Jajaran direksi Danantara Sumberdaya Indonesia dipimpin Luke Mahony sebagai Direktur Utama. Ia akan menjalankan perusahaan bersama tiga direktur yang menangani bidang keuangan, manajemen risiko, serta hukum dan kepatuhan.

  • Direktur Utama: Luke Mahony
  • Direktur Keuangan dan Treasury: Sinthya Roesly
  • Direktur Manajemen Risiko: Nur Hidayat Udin
  • Direktur Hukum dan Kepatuhan: Ivan Ferdiansyah Baely

Sinthya Roesly sebelumnya dikenal sebagai mantan Direktur Keuangan PT PLN (Persero). Kehadirannya menambah pengalaman pengelolaan keuangan korporasi dalam jajaran pimpinan DSI, yang nantinya akan berhadapan dengan aktivitas ekspor komoditas strategis dalam skala besar.

Baca Juga :  Skandal Emmo JVX GT: Antara Inovasi Lokal dan Bayang-Bayang Produk Impor

Sementara itu, Nur Hidayat Udin dipercaya menangani manajemen risiko dan Ivan Ferdiansyah Baely bertanggung jawab atas hukum serta kepatuhan. Dua fungsi tersebut menjadi penting karena DSI akan berhadapan dengan transaksi ekspor dan data komoditas yang melibatkan banyak pelaku serta negara tujuan.

Tony Wenas Masuk Jajaran Komisaris

Di tingkat dewan komisaris, Mohammad Syaifurrahman Noer atau Cak Cipung Noer dipercaya sebagai Komisaris Utama. Ia didampingi Tony Wenas, Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai komisaris.

  • Komisaris Utama: Mohammad Syaifurrahman Noer atau Cak Cipung Noer
  • Komisaris: Tony Wenas
  • Komisaris: Mari Elka Pangestu
  • Komisaris: Harold Tjiptadjaja

Masuknya Tony Wenas menjadi salah satu perhatian dalam susunan tersebut. Pengalamannya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menempatkannya dalam jajaran komisaris DSI dengan pengalaman langsung di sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sementara Mari Elka Pangestu membawa pengalaman panjang di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Komposisi tersebut memperlihatkan upaya menempatkan pengalaman industri, ekonomi, dan tata kelola dalam pengawasan perusahaan.

Baca Juga :  Petani dan Ibu Rumah Tangga Dibayar Rp 500 Ribu Buka Rekening Judol

DSI Ditetapkan sebagai BUMN Ekspor

DSI ditetapkan pemerintah sebagai BUMN Ekspor melalui PP Nomor 24 Tahun 2026. Perusahaan ini mendapat mandat untuk mengintegrasikan dan memantau aktivitas ekspor komoditas strategis Indonesia.

Meski memiliki fungsi pemantauan, DSI tidak mengambil alih kewenangan pemerintah dalam penindakan, perizinan, maupun regulasi. Kewenangan tersebut tetap berada pada kementerian dan lembaga terkait.

Pada tahap awal, DSI akan mengintegrasikan data ekspor nasional dan menganalisis transaksi komoditas strategis. Pemantauan kemudian akan diperluas melalui pelacakan kapal, validasi negara tujuan ekspor, hingga rekonsiliasi devisa hasil ekspor.

Dalam jangka panjang, DSI ditargetkan menjadi perantara tunggal untuk komoditas yang masuk dalam mandatnya. Mekanisme tersebut tetap dirancang untuk mempertahankan hubungan komersial antara penjual dan pembeli serta menjaga keberlanjutan ekspor.

Direksi DSI Mulai Bangun Sistem Pemantauan

Direktur Utama DSI Luke Mahony mengatakan perusahaan saat ini berfokus membangun sistem dan kemampuan untuk menjalankan mandat tersebut. Sejak mulai beroperasi, DSI telah memantau ribuan transaksi ekspor dan membangun sistem analisis untuk mendukung pengawasan serta pengelolaan ekspor komoditas strategis.

Baca Juga :  Pajak JHT Diusulkan 0 Persen, Menkeu Purbaya Kaji Aturan

“Kami akan terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berusaha dan keberlanjutan ekspor,” kata Luke dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Dalam sekitar dua bulan sejak beroperasi, DSI telah menganalisis sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari US$ 14 miliar dan volume mencapai lebih dari 90 juta ton komoditas. Aktivitas tersebut berasal dari lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi dengan tujuan ekspor ke lebih dari 100 negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *