Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempertahankan badak jawa di habitat alaminya, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Permintaan itu disampaikan menanggapi wacana pemindahan satwa langka tersebut ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rina menyampaikan sikapnya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Menurut dia, Ujung Kulon adalah tempat yang paling tepat bagi spesies ini.
“Saya mendukung badak jawa tetap di Ujung Kulon karena di sana habitat alaminya,” kata Rina.
Rina berpendapat, yang perlu diperkuat saat ini bukan lokasi baru, melainkan perlindungan di tempat yang sudah ada. Ia menyebut tiga hal: perlindungan habitat, pengawasan terhadap perburuan, dan pemantauan kesehatan populasi.
Satu-satunya Populasi yang Tersisa
Ujung Kulon berada di ujung barat Pulau Jawa, di wilayah Kabupaten Pandeglang, dan menghadap langsung ke Selat Sunda. Kawasan ini ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Dunia. Di sinilah satu-satunya populasi badak jawa yang masih bertahan di alam liar, dan satwa bercula satu itu masuk kategori kritis (critically endangered) dalam daftar merah Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).
Karena populasinya terpusat di satu kawasan, setiap kebijakan yang menyangkut keberadaan satwa ini selalu menjadi perhatian. Wacana pemindahan ke Alas Purwo, taman nasional di ujung timur Pulau Jawa, pun memunculkan pertanyaan tentang kesiapan dan keselamatan satwa yang dipindahkan.
Rina meminta Kemenhut melaporkan kepada Komisi IV perkembangan perlindungan badak di Ujung Kulon. Laporan itu mencakup kondisi habitat, pemantauan populasi, dan kebutuhan anggaran untuk memperkuat patroli. Komisi IV merupakan mitra kerja Kemenhut di DPR, dengan fungsi pengawasan dan penganggaran di bidang kehutanan.
“Komisi IV DPR perlu memastikan bahwa anggaran konservasi menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya. “Prioritas saya jelas, yaitu memastikan badak jawa bisa hidup aman dan berkembang biak di Ujung Kulon.”
Evaluasi Kasus Musofa
Selain soal lokasi, Rina juga menyinggung pengalaman pemindahan badak jawa bernama Musofa, yang mati setelah dipindahkan. Ia meminta Kemenhut membuka hasil evaluasi atas peristiwa tersebut kepada publik.
Menurut Rina, ada tiga hal yang perlu dijelaskan secara terang: bagaimana kondisi kesehatan Musofa diperiksa sebelum dipindahkan, bagaimana pemantauan dilakukan sesudahnya, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan.
“Pengalaman Musofa perlu dievaluasi secara terbuka. Publik perlu tahu bagaimana kondisi kesehatannya diperiksa sebelum pemindahan, bagaimana pemantauan dilakukan sesudahnya, dan apa yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Ia menegaskan, hasil evaluasi itu semestinya menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan badak jawa. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil bertumpu pada pelajaran dari kasus sebelumnya, bukan pada dugaan.
Pernyataan Rina datang beberapa hari setelah gagasan pemindahan itu dilontarkan ke publik. Hal-hal teknis seperti jumlah individu yang akan dipindahkan, jadwal, dan metode pemindahannya belum dijelaskan dalam pernyataan yang tersedia. Karena itu, permintaan keterbukaan data dari Kemenhut menjadi bagian penting dari sikap yang ia sampaikan.
Dalam pengelolaan satwa langka, pemindahan individu dari satu habitat ke habitat lain merupakan langkah yang berisiko. Satwa harus melewati proses penangkapan, pemeriksaan, pengangkutan, dan adaptasi di lingkungan baru. Kasus Musofa menjadi salah satu rujukan yang kini ditagih penjelasannya oleh anggota dewan.
Gagasan pemindahan itu sendiri disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pada 12 November 2026. Ia mengungkapkan adanya rencana memindahkan sejumlah badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Menurut Hashim, langkah itu dimaksudkan untuk melindungi badak jawa dari risiko kepunahan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami.