Pemerintah berencana menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kepada sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV, yakni periode Oktober hingga Desember 2026. Nilainya Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima tiap pekerja mencapai Rp 900.000. Hingga 20 Oktober 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi persyaratan penerima, jadwal pencairan, maupun mekanisme pengecekannya.
Rencana penyaluran bukan berarti pencairan sudah dimulai. Ketentuan penerima pun belum seluruhnya ditetapkan. Dalam skema yang disiapkan, bantuan untuk Oktober, November, dan Desember dicairkan sekaligus dalam satu kali penyaluran, tetapi tanggal pastinya belum diumumkan.
Soal kriteria, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung batas penghasilan sebagai salah satu pertimbangan. Ia merujuk pada program serupa yang pernah dijalankan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3 juta.
"Sudah ada kita pernah melakukan kan itu untuk gaji di bawah Rp 3 juta sekian. Itu aja kan. Ada yang di rekening, baru ada yang existing, kita lihat aja ya ke depan," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Pernyataan tersebut belum menjadi ketentuan final tentang batas gaji ataupun kriteria penerima BSU tahun ini.
Persyaratan 2025 Bukan Acuan Pasti
Sebagai pembanding, persyaratan penerima BSU 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Aturan itu hanya berlaku untuk program tahun lalu. Pekerja yang memenuhi kriteria 2025 belum tentu otomatis ditetapkan sebagai penerima pada 2026.
Cara Cek Penerima BSU dengan NIK
Mekanisme pengecekan BSU 2026 belum diumumkan. Pada periode sebelumnya, pekerja dapat memeriksa status bantuan lewat situs Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) sesuai KTP. Langkah itu hanya gambaran berdasarkan mekanisme lama.
Per 20 Oktober 2026, situs BSU Kemnaker masih menampilkan informasi program 2025. Hasil pengecekan di situs tersebut belum bisa dipakai untuk memastikan status penerima BSU 2026. Belum ada pula kepastian bahwa kanal pengecekan yang pernah dipakai sebelumnya akan digunakan lagi tahun ini.
Waspadai Tautan Palsu
Pekerja diminta berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang menjanjikan pencairan instan atau meminta data pribadi. NIK KTP, nomor rekening, dan informasi pribadi lain sebaiknya tidak dimasukkan ke situs yang keasliannya belum dipastikan.
Informasi akurat dapat dipantau melalui kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum ada pengumuman resmi, pekerja disarankan tidak menganggap dirinya sebagai penerima BSU 2026 hanya berdasarkan syarat atau hasil pengecekan program tahun sebelumnya.