Kepolisian menggelar Operasi Patuh 2026 mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 dengan sasaran 11 jenis pelanggaran lalu lintas. Mulai dari pengendara motor yang tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI) hingga yang melawan arus akan ditindak. Besaran denda mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan operasi ini bukan banyaknya penindakan. Dalam keterangan resmi pada Minggu (25/10/2026), ia menyebut perubahan perilaku masyarakat sebagai tolok ukur utama.
"Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas," kata Aries.
Pengendara motor maupun mobil diimbau memastikan kelengkapan berkendara dan mematuhi aturan selama operasi berlangsung agar perjalanan aman dan terhindar dari sanksi. Berikut ancaman denda maksimal untuk sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran Operasi Patuh 2026.
| Pelanggaran | Dasar hukum | Ancaman kurungan maksimal | Denda maksimal |
|---|---|---|---|
| Pengemudi mobil tidak memakai sabuk pengaman | Pasal 289 UU No. 22 Tahun 2009 | 1 bulan | Rp250.000 |
| Pengendara motor tidak memakai helm SNI | Pasal 291 ayat (1) | 1 bulan | Rp250.000 |
| Menggunakan ponsel hingga mengganggu konsentrasi berkendara | Pasal 283 | 3 bulan | Rp750.000 |
| Melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan | Pasal 287 ayat (1) | 2 bulan | Rp500.000 |
Sanksi bagi pengemudi mobil yang tidak mengenakan seatbelt diatur dalam Pasal 289. Pelanggar diancam kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
Aturan serupa berlaku bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm berstandar nasional. Pasal 291 ayat (1) mengancamnya dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000.
Ancaman lebih berat berlaku bagi pengguna ponsel saat berkendara. Pasal 283 menjerat penggunaan ponsel yang mengganggu konsentrasi dengan kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000.
Pengendara yang menerobos rambu atau marka jalan dikenai Pasal 287 ayat (1), dengan ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000.
Operasi Patuh 2026 berlangsung selama dua pekan, sampai 8 November 2026.