Negara Pilih Beras, Uwi Tersingkir dari Sistem Pangan

akalmerdeka.id — Sejak kemerdekaan, negara membangun sistem pangan beras-sentris yang secara struktural menempatkan uwi dan pangan lokal di luar prioritas kebijakan nasional.

Pangan dalam kebijakan negara tidak berdiri netral. Ia dirancang sebagai instrumen stabilitas sosial dan legitimasi politik. Beras dipilih sebagai simbol kemakmuran, bukan semata karena pertimbangan gizi atau ekologi.

Pilihan tersebut berdampak sistemik. Umbi-umbian seperti uwi (Dioscorea spp.), yang historis menjadi pangan utama berbagai komunitas Nusantara, tidak memperoleh posisi dalam desain kebijakan pangan nasional.

Kontinuitas Sejarah Kebijakan

Kebijakan beras-sentris berakar sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah penjajah menjadikan beras sebagai komoditas strategis untuk mengontrol produksi desa dan menjamin pasokan murah bagi pusat ekonomi.

Pascakemerdekaan, struktur ini tidak direvisi secara fundamental. Negara justru melanjutkannya dengan rasionalisasi pembangunan nasional.

Rasionalisasi Orde Baru

Era Orde Baru memperkuat pilihan tersebut melalui Revolusi Hijau. Negara mengonsentrasikan subsidi, riset, dan infrastruktur pada padi. Sistem logistik nasional pun dibangun berbasis beras.

Umbi lokal tidak masuk dalam prioritas riset. Tidak tersedia skema harga acuan, jaminan pasar, atau dukungan pascapanen yang setara.

Diversifikasi pangan hadir dalam dokumen kebijakan, namun berhenti pada tataran normatif. Implementasi tidak disertai instrumen fiskal dan kelembagaan.

Sebaliknya, impor gandum terus diperluas untuk menopang industri terigu, meski Indonesia tidak menanam gandum dan sangat bergantung pada geopolitik global.

Bias Kebijakan dan Dampaknya

Secara agronomis, uwi adaptif terhadap lahan marginal dan tekanan iklim. Namun sistem insentif negara tidak diarahkan ke sana.

Kebijakan pangan juga membentuk preferensi konsumsi. Narasi resmi selama puluhan tahun mengidentikkan kelayakan pangan dengan nasi. Umbi diposisikan sebagai pangan inferior.

Kondisi ini menunjukkan bahwa marginalisasi uwi bukan akibat kelemahan komoditas, melainkan konsekuensi desain kebijakan.

Dalam konteks ini, pangan adalah keputusan negara. Pilihan terhadap beras berarti pengabaian sistematis terhadap alternatif lokal.***