Uwi dan Rasionalitas Ketahanan Pangan Nasional
akalmerdeka.id — Ketergantungan tinggi Indonesia pada impor pangan menimbulkan risiko struktural dalam sistem ketahanan nasional. Krisis global beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pasar pangan internasional tidak selalu stabil dan dapat berubah drastis akibat konflik geopolitik.
Perang Rusia–Ukraina sejak 2022 memberikan bukti konkret. Gangguan pasokan gandum dan pupuk berdampak pada lonjakan harga pangan dunia. Indonesia, sebagai negara pengimpor gandum, turut menghadapi tekanan melalui kenaikan harga produk berbasis terigu.
Dalam situasi tersebut, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal menjadi pilihan rasional. Salah satu komoditas yang kembali mendapat perhatian adalah uwi ungu, tanaman umbi yang telah lama dikenal masyarakat Nusantara.
Dorongan ini datang dari masyarakat sipil. Di Jombang, Jawa Timur, OPSHID FKYME bersama PCTA menginisiasi program penanaman uwi sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dari bawah.
Pada Rapat Kerja Nasional OPSHID 2025, organisasi ini menetapkan target penanaman minimal 10 hektare uwi di setiap kabupaten dan kota. Skema tersebut dirancang untuk menciptakan skala produksi yang relevan secara pangan dan ekonomi.
“Ketergantungan pada impor adalah titik lemah ketahanan bangsa,” ujar Sekretaris DPP OPSHID Mulyono usai Rakernas 2025. Ia menilai pangan lokal menawarkan stabilitas yang tidak dapat disediakan oleh pasar global.
Secara agronomis, uwi memiliki sejumlah keunggulan. Tanaman ini relatif tahan hama, tidak memerlukan pupuk sintetis besar, dan mampu bertahan lama di dalam tanah. Karakter ini menekan risiko gagal panen sekaligus biaya produksi.
Dari perspektif gizi, uwi mengandung karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik lebih rendah. Umbi ini juga dapat diolah menjadi tepung sebagai substitusi parsial terigu impor.
Izzul Hasin dari Departemen Ketahanan Pangan OPSHID menekankan bahwa masyarakat Nusantara secara historis tidak bergantung pada satu jenis pangan. Umbi-umbian pernah menjadi fondasi utama sebelum beras mendominasi.
Namun, keberhasilan program ini memerlukan dukungan kebijakan negara, terutama dalam riset, insentif produksi, dan jaminan pasar.***
