Nasional

Dasco Ungkap Isi Pertemuan Empat Mata dengan Menhan Sjafrie: Revisi UU Pertahanan, Tanpa Bahas Politik

Menhan Sjafrie Samsoeddin temui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di Komplek Senayan Jakarta, (19/11/2026)
Menhan Sjafrie Samsoeddin temui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di Komplek Senayan Jakarta, (19/11/2026)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap isi pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Dasco, pertemuan itu hanya membahas rencana revisi Undang-Undang (UU) Pertahanan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tanpa pembicaraan politik.

Dasco menyampaikannya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pertemuan yang dimaksud berlangsung sehari sebelumnya, Kamis (19/11/2026), di gedung yang sama. Sjafrie sendiri sebelumnya menyebut pertemuan itu membahas revisi UU Pertahanan.

Dasco menjelaskan, kunjungan Sjafrie bertepatan dengan agenda DPR yang akan membahas Prolegnas. Dalam kesempatan itu, Menhan berkoordinasi mengenai rencana Kementerian Pertahanan merevisi UU Pertahanan. Rencana tersebut juga mencakup revisi UU TNI.

“Pak Sjafrie itu kemudian mengkomunikasikan dan koordinasi, baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawahi badan legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I,” kata Dasco.

Pembahasan undang-undang berada di ranah DPR, sehingga komunikasi dengan pimpinan dewan dan komisi mitra kerja menjadi langkah awal yang lazim ditempuh pemerintah. Komisi I DPR membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi, sehingga menjadi mitra kerja langsung Kementerian Pertahanan.

Disebut Pertemuan Biasa

Dasco menilai pertemuan itu tidak istimewa. Komunikasi antara DPR dan kementerian mitra, ujarnya, memang semestinya berjalan. Ia juga mengaku mengenal Sjafrie dengan baik.

“Menurut saya pertemuan kemarin itu juga adalah pertemuan yang ya biasa saja, koordinasi biasa,” tuturnya.

Ia menegaskan tidak ada pembicaraan politik di luar dua topik tadi. Dasco pun membenarkan pertemuan berlangsung empat mata. “Saya ketemu, ya memang berdua saja, tapi kita ya bicara itu saja,” katanya.

Harus Lewat Mekanisme DPR

Soal sikap terhadap rencana revisi, Dasco menyatakan pada prinsipnya DPR mendukung selama tujuannya memperkuat pertahanan negara. Namun, ia menolak bila pandangannya dianggap mewakili seluruh lembaga.

Menurut Dasco, ia tidak bisa mengatasnamakan DPR seorang diri. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri atas Ketua DPR dan para wakil ketua lainnya. Karena itu, pembahasan revisi UU harus melibatkan komisi terkait.

Alurnya akan dibawa ke rapat pimpinan, lalu rapat Badan Musyawarah, dan seterusnya sesuai mekanisme di DPR. Prolegnas sendiri merupakan daftar rancangan undang-undang yang disepakati untuk dibahas dalam periode tertentu, sehingga usulan revisi perlu masuk daftar itu lebih dulu.

Dasco menambahkan, materi revisi UU Pertahanan belum masuk secara resmi ke DPR. Yang terjadi baru sebatas koordinasi.

“Kalau usulan resminya masuk, baru kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR,” imbuhnya.