Nasional

Penggeledahan Kasus Makar: Bareskrim Datangi 5 Rumah di Bogor dan 1 Lokasi di Tangerang

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).

Penggeledahan kasus makar yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto meluas ke Bogor dan Tangerang. Bareskrim Polri menyasar lima rumah di Bogor, Jawa Barat, serta satu lokasi di Curug, Tangerang, sejak Kamis (19/11/2026) malam.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut seluruh titik itu terkait dua perwira polisi, yakni Brigjen TK dan Kombes IM. Keterangan tersebut disampaikan kepada wartawan, Jumat (20/11/2026). Identitas lengkap keduanya belum dibuka, Polri baru menyebut inisial.

"Sejak Kamis malam, Tim Penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait TP makar," kata Susatyo. Ia belum menguraikan status Brigjen TK dan Kombes IM dalam perkara ini.

Satu rumah di Bogor menjadi perhatian khusus penyidik. "Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM," ujar Susatyo. Fungsi posko itu belum dijelaskan lebih jauh.

Rumah di Cipete Digeledah Lebih Dulu

Bogor dan Curug bukan lokasi pertama. Dua hari sebelumnya, Selasa (17/11/2026) malam, penyidik lebih dulu mendatangi sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang terkait dengan Eko Hadi Santoso. Di sana penyidik menggeledah sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," tutur Susatyo pada Rabu (18/11).

Penggeledahan adalah upaya paksa penyidik memasuki rumah atau tempat tertentu untuk mencari barang bukti. Olah TKP berfungsi mengumpulkan jejak dan petunjuk di lokasi yang diduga berkaitan dengan peristiwa pidana. Keduanya lazim dilakukan pada tahap penyidikan.

Perkara makar ini memang sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Makar umumnya dipahami sebagai perbuatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah atau membahayakan keamanan negara. Pada tahap ini, penggeledahan kasus makar di sejumlah lokasi menjadi cara penyidik mengumpulkan bukti sebelum menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab.

Penyadapan Ilegal Ditangani Direktorat Lain

Dugaan makar ini dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh, yang dilaporkan sudah berlangsung sejak 2025. Perkara penyadapan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim, sedangkan makar berada di tangan Dittipidum.

Dittipidsiber telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan:

  • Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
  • Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
  • Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
  • Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi

Tiga di antaranya telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Presiden Prabowo lebih dulu memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Polri kemudian menggelar sidang etik untuk Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada keduanya, yang berarti pemecatan dari dinas kepolisian.

Sidang etik berjalan di jalur terpisah dari proses pidana. Sanksi etik menyangkut status keanggotaan di Polri, sedangkan proses pidana menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum.

Soal hasil di enam lokasi yang digeledah, Susatyo menyatakan kegiatan masih berjalan. "Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon," ujarnya.