Nasional

Kepala Bakom Syahganda: Ijazah Wapres Gibran Tak Bisa Dibawa ke PTUN

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak lagi punya ruang untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah Wapres Gibran. Penegasan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (11/11), sekaligus membantah pernyataan Gibran yang menyiratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merestui langkah tersebut.

Syahganda menilai ucapan Gibran memberi kesan seolah-olah ada dukungan langsung dari kepala negara untuk fight (berjuang secara hukum) di PTUN. Ia menyebut kesan itu tidak tepat.

"Seolah-olah Pak Gibran disayang Presiden seperti ayahnya, lalu mengklaim disuruh melawan secara hukum. Pak Yusril kemudian membantah bahwa Gibran sudah tidak punya alasan lagi untuk itu. Yang benar ya itu," kata Syahganda.

Rujukan Syahganda adalah penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) atas polemik ijazah Wapres tersebut bersifat final, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan.

PTUN sendiri adalah lembaga peradilan yang menangani sengketa antara warga atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam perkara ini, Syahganda menyatakan jalur tersebut sudah tertutup.

Syahganda juga mengaku telah menghadap Presiden Prabowo di kediaman resmi Kepala Negara. Pertemuan itu berlangsung dua jam.

Ia mengatakan kedatangannya bertujuan menegaskan bahwa pernyataan Yusril soal ijazah Wapres sudah tepat. "Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden memanggil saya selama dua jam di kediamannya. Saya hanya memberi penegasan bahwa pernyataan Pak Yusril yang benar," tutur Syahganda.

Pernyataan Yusril disampaikan lebih dulu, pada Selasa (10/11), saat ia menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Ia meminta putusan MA dibaca cermat, terutama pada bagian pertimbangan hukumnya.

"Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan disebutkan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi, tidak hanya bagi kontestan capres dan cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, pengajuan hukum lebih lanjut sudah tidak ada gunanya," ujar Yusril.

Yusril menegaskan bahwa putusan pengadilan tertinggi tersebut telah menutup celah upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama.

Syahganda memastikan polemik ini tidak mengganggu kerja pemerintahan. Menurut dia, pemerintah tetap solid dan kabinet tetap fokus bekerja, sementara persoalan hukum diselesaikan lewat jalur hukum sesuai konstitusi tanpa mengesampingkan program prioritas nasional untuk kesejahteraan rakyat.