Anggota DPR RI Nurul Arifin dan Anggota Komisi IV DPR Rina Sa'adah meminta pemerintah mengevaluasi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah dua helikopter pemadam jatuh dalam waktu berdekatan. Keduanya menyampaikan hal itu pada Minggu (8/11/2026), sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan akan meninjau kembali operasi pemadaman melalui jalur udara.
Nurul, legislator dari Partai Golkar, menilai rentetan kecelakaan itu sebagai peringatan serius. "Dua kecelakaan helikopter dalam waktu berdekatan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman karhutla," katanya saat dihubungi Kompas.
Ia meminta BNPB melakukan evaluasi menyeluruh. Cakupannya, menurut Nurul, meliputi keselamatan personel, kelayakan helikopter, pemeliharaan mesin, kesiapan peralatan, hingga prosedur operasional. Keselamatan awak harus ditempatkan di urutan pertama agar misi kemanusiaan tidak berujung pada korban jiwa.
Nurul juga mendesak agar penyebab kecelakaan diinvestigasi secara transparan. Pemeriksaan, ujarnya, perlu menyentuh kondisi teknis pesawat, beban angkut, kemampuan awak, faktor cuaca, dan jarak pandang. "Jangan berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan," tekannya.
Soal operasi di lapangan, ia mengingatkan agar personel tidak memaksakan penerbangan saat cuaca berbahaya. "Target pemadaman tidak boleh mengalahkan keselamatan awak," tegasnya.
Dari Komisi IV DPR, Rina Sa'adah menyoroti pelindungan bagi petugas pemadam karhutla. Menurut dia, tugas mereka berisiko tinggi, sehingga negara wajib memastikan perlindungan itu hadir dalam bentuk armada yang laik, peralatan memadai, waktu istirahat cukup, layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan kerja. Pernyataan itu ia sampaikan dalam keterangannya.
Rina menilai penanganan karhutla harus menjaga dua pihak sekaligus. "Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus, masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka," ujarnya. Keselamatan keduanya, lanjut Rina, semestinya menjadi ukuran utama keberhasilan operasi.
Dalam konferensi pers virtual, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan lembaganya akan mengevaluasi penempatan dan penugasan armada udara yang tersedia. "BNPB akan mengevaluasi kembali penempatan dan penugasan armada udara yang tersedia," ucapnya.