Polri membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang dipimpin langsung Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin. Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan Prabowo ini, dengan dugaan penyadapan yang terjadi sejak 2025.
Tim itu akan melakukan pendalaman khusus atas perkara tersebut. "Untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," tutur pihak Polri.
Dikutip dari Antara, Kamis (5/11/2026), pembentukan tim khusus diputuskan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Cakupan pengusutannya tidak berhenti pada Presiden. Dugaan penyadapan ilegal itu juga menyasar sejumlah pihak lain, termasuk para pengusaha.
Empat orang yang berstatus tersangka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Listyo sebelumnya menjabat Kapolri. Slamet, yang disebut dengan inisial SU, ditetapkan belakangan, dan menurut Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ia berperan memberikan perizinan dalam penyadapan tersebut.
Tiga tersangka pertama diumumkan pada Selasa (3/11/2026) dan, menurut CNN Indonesia, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Besar Polri. Penetapan tersangka keempat menyusul dua hari kemudian.
Menurut Okezone, para tersangka diduga menyadap banyak nomor telepon. Targetnya mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, dan tokoh politik hingga kalangan media dan pengusaha.
Perkembangan kasus ini juga berdampak pada jabatan. Seperti dilaporkan NU Online, Presiden Prabowo mencopot Listyo dari posisi Kepala Staf Kepresidenan setelah ia berstatus tersangka, lalu menunjuk Letnan Jenderal Aryo Windutomo sebagai penggantinya.
Penyadapan pada dasarnya berarti merekam atau mengakses komunikasi orang lain, dan disebut ilegal bila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Status tersangka baru menandakan adanya dugaan berdasarkan bukti awal, sehingga perbuatan para tersangka masih harus dibuktikan di pengadilan.
Penyidik tidak hanya memeriksa soal penyadapan. Tiga tersangka awal disangka melakukan penyadapan terhadap Presiden, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Okezone juga melaporkan bahwa Bareskrim sedang mendalami kemungkinan penerapan pasal makar terhadap para tersangka.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan pada Jumat (6/11/2026) bahwa tim khusus yang dipimpin Komjen Asep Safrudin sudah mulai bekerja.