Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan dugaan korupsi digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat ia memimpin PT Len Industri (Persero). Bantahan itu ia sampaikan di Yogyakarta, Jumat (6/11/2026), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 2 miliar dari saksi berinisial BR dalam penyidikan perkara tersebut.
Bobby menyampaikan tanggapannya di sela inspeksi yang sedang ia lakukan di kota itu. "Terkait ramainya pemberitaan hari ini tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," kata dirut KAI tersebut.
Pada hari yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan uang itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. "Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi saudara BR (Bobby Rasyidin)," ujar Budi.
Perkara yang diusut KPK menyangkut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) digitalisasi SPBU pada periode 2018-2023. "Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU," terang Budi.
Hingga kini Bobby masih berstatus saksi. Dalam proses pidana, saksi adalah pihak yang dimintai keterangan karena dianggap mengetahui atau mengalami peristiwa yang sedang diusut, dan statusnya berbeda dari tersangka. Budi belum menjelaskan secara rinci keterkaitan Bobby dengan perkara ini.
Nama Bobby sebenarnya sudah tercatat dalam proses penyidikan sebelumnya. KPK memanggilnya untuk diperiksa sebagai saksi pada 14 Agustus 2025, ketika ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirut Len Industri periode 2021-2025. Adapun pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengusut perkara ini dimulai sejak 20 Januari 2025.
Len Industri, seperti KAI, berstatus persero, yakni badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki mayoritas oleh negara. Bobby kini menjabat dirut KAI, sedangkan perkara yang menyeret namanya berkaitan dengan masa kepemimpinannya di Len Industri.
Mengenai peruntukan uang Rp 2 miliar yang disita itu, KPK juga belum memberikan penjelasan rinci.