MBG ke Arab Saudi Dikritik DPR, Prioritas Anggaran Jadi Sorotan
AkalMerdeka.id – Wacana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi memicu perdebatan baru soal prioritas anggaran negara. Usulan yang muncul setelah kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Sekolah Indonesia Jeddah pada 31 Mei 2026 itu mendapat kritik dari anggota Komisi IX DPR RI yang menilai pemerintah sebaiknya menuntaskan pelaksanaan MBG di dalam negeri terlebih dahulu.
Program percontohan tersebut ditujukan bagi sekitar 1.408 siswa di Sekolah Indonesia Jeddah dan Sekolah Indonesia Makkah. Namun, sejumlah pertanyaan muncul terkait biaya, mekanisme pengawasan, hingga dasar hukum penggunaan anggaran negara di luar wilayah Indonesia.
Usulan MBG Arab Saudi Berawal dari Permintaan Siswa Indonesia
Wacana MBG Arab Saudi muncul saat Dadan Hindayana mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah ketika menjalankan ibadah haji.
Dalam kunjungan itu, siswa dan guru menyampaikan keinginan agar program yang sudah berjalan di Indonesia juga dapat dinikmati anak-anak warga negara Indonesia di Arab Saudi.
“Mereka sangat memahami informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. Mereka sebagai warga negara Indonesia merasa memiliki hak yang sama dan menginginkan program ini dilaksanakan di sana,” ujar Dadan Hindayana.
Dadan mengatakan usulan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika memperoleh persetujuan, Arab Saudi akan menjadi lokasi pertama pelaksanaan MBG di luar negeri.
DPR Pertanyakan Urgensi dan Skala Prioritas
Rencana tersebut langsung mendapat respons kritis dari Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan MBG di dalam negeri yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” kata Irma.
Ia juga menyoroti aspek kemampuan fiskal negara apabila program diperluas ke luar negeri.
“Kalau bicara hak, anak-anak pekerja migran Indonesia di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun lihat juga kemampuan fiskal negara untuk melaksanakan itu,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi.
“Kami mempertanyakan urgensi perluasan Program Makan Bergizi Gratis ke luar negeri pada saat pelaksanaan program di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan,” kata Nurhadi.
Menurutnya, kebijakan publik harus mempertimbangkan efektivitas anggaran, kesiapan tata kelola, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Biaya di Arab Saudi Jauh Lebih Mahal
Salah satu aspek yang paling banyak disorot adalah efisiensi anggaran.
Data yang tersedia menunjukkan harga bahan baku makanan di Arab Saudi diperkirakan mencapai 15-20 Riyal Saudi per porsi atau sekitar Rp 70.000 hingga Rp 94.000. Angka tersebut sekitar 4-6 kali lebih tinggi dibanding alokasi MBG di Indonesia yang berada di kisaran Rp 15.000 per porsi.
Dengan target sekitar 1.408 siswa, estimasi kebutuhan biaya harian diperkirakan melampaui Rp132 juta per hari. Perhitungan itu belum memasukkan biaya operasional, logistik, pembangunan fasilitas pelayanan gizi, serta pengawasan program.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran apabila program diperluas sebelum cakupan nasional benar-benar merata.
Tantangan Tata Kelola dan Pengawasan
Selain biaya, tantangan lain berada pada aspek administrasi dan pengawasan.
BGN disebut mempertimbangkan pembentukan rekening bersama dengan mitra diaspora Indonesia di Jeddah. Namun hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme audit, pertanggungjawaban dana APBN, standar pengadaan pangan, maupun pengawasan kualitas makanan di luar negeri.
Pertanyaan itu juga menjadi fokus DPR.
“Berapa kebutuhan anggarannya? Bagaimana mekanisme pengadaan pangannya? Siapa yang akan melakukan pengawasan kualitas makanan? Bagaimana mitigasi risiko penyimpangan dan pertanggungjawaban penggunaan APBN di luar wilayah Indonesia?” ujar Nurhadi.
Lebih dari Sekadar Program Makan Gratis
Perdebatan mengenai MBG Arab Saudi sebenarnya tidak hanya soal jumlah penerima manfaat yang relatif kecil.
Isu yang lebih besar adalah bagaimana pemerintah menentukan prioritas ketika program MBG nasional masih menyerap anggaran sangat besar. Pada 2026, pagu program disebut berada pada kisaran Rp 268 triliun hingga Rp 335 triliun, dengan realisasi puluhan triliun rupiah pada kuartal pertama tahun ini.
Karena itu, diskusi yang muncul bukan sekadar apakah anak-anak Indonesia di luar negeri berhak menerima manfaat program, melainkan kapan ekspansi tersebut layak dilakukan dan bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang maksimal.
Hingga 2 Juni 2026, wacana MBG Arab Saudi masih berstatus usulan dan menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat serta persetujuan Presiden.
