Dicopot dari BGN, Dadan Hindayana Tinggalkan Warisan Krisis MBG dan Pertanyaan Akuntabilitas

AkalMerdeka.id – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026 setelah hampir 1,5 tahun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pergantian tersebut terjadi ketika program unggulan pemerintah itu masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tata kelola, pelaksanaan SOP, hingga rentetan kasus keracunan yang menimpa puluhan ribu pelajar di berbagai daerah.

Meski pemerintah tidak secara eksplisit mengaitkan keputusan itu dengan kasus keracunan MBG, waktu pencopotan Dadan berdekatan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap kualitas dan keamanan program tersebut.

Prabowo Akhiri Masa Jabatan Dadan Hindayana di BGN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan pergantian pimpinan BGN merupakan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun.

“Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini,” kata Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Selasa (2/6/2026).

Menurut Prasetyo, evaluasi tersebut mencakup kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Menariknya, pada siang hari sebelum pencopotan diumumkan, Dadan masih mendampingi Presiden Prabowo saat meninjau pelaksanaan MBG di SMPN 111 Jakarta. Beberapa jam kemudian, Istana mengumumkan pergantian pimpinan BGN.

Fakta ini memperlihatkan bahwa keputusan tersebut terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan tanpa sinyal publik yang kuat sebelumnya.

Krisis Keracunan MBG Menjadi Bayang-Bayang Besar

Walau tidak disebut sebagai alasan resmi, kasus keracunan massal dalam pelaksanaan MBG menjadi konteks yang sulit dipisahkan dari pencopotan tersebut.

Data menunjukkan sebanyak 33.626 pelajar menjadi korban keracunan MBG di 31 provinsi. Angka tersebut terdiri dari 28.103 korban sepanjang 2025 dan 5.523 korban pada periode Januari hingga 7 April 2026.

Selain itu, tercatat 177 kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan MBG yang tersebar di 127 kabupaten/kota dan 33 provinsi sepanjang 2025.

Data lain yang juga menjadi perhatian adalah tingginya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pernah dibekukan sementara. Dari 27.208 dapur MBG yang beroperasi sejak Januari 2025 hingga Mei 2026, sebanyak 8.182 unit pernah disuspend.

Angka tersebut setara dengan sekitar 30,1 persen dari seluruh dapur MBG yang pernah beroperasi.

Bukan Sekadar Pergantian Pejabat

Ada fakta lain yang kerap luput dari perhatian. Pergantian tidak hanya menyasar Dadan Hindayana, tetapi juga dua wakil kepala BGN.

Artinya, evaluasi yang dilakukan pemerintah mengarah pada struktur kepemimpinan lembaga secara keseluruhan, bukan hanya pada satu figur.

Dadan sendiri menerima keputusan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo.

“Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” kata Dadan.

Ia juga menyampaikan apresiasi karena pernah diberi kesempatan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pergantian tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan berbagai masukan yang berkembang selama pelaksanaan MBG.

Jabatan Penting di Era Prabowo

Di luar pergantian jabatan, peristiwa ini menandai fase baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Program yang dirancang sebagai salah satu kebijakan sosial terbesar pemerintahan Prabowo kini memasuki tahap yang lebih menuntut akuntabilitas. Ketika jumlah penerima manfaat terus bertambah, standar keamanan pangan dan sistem pengawasan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan distribusi makanan itu sendiri.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, bahkan sebelumnya menyebut rentetan kasus keracunan sebagai tanda bahwa program masih berjalan terlalu cepat dibanding kesiapan sistem pengamanannya.

Di sisi lain, editorial Kompas mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pencopotan pejabat sudah cukup untuk menjawab persoalan tata kelola dan pertanggungjawaban publik dalam program yang menggunakan anggaran negara sangat besar?

Pertanyaan tersebut kemungkinan akan terus mengikuti perjalanan MBG ke depan.

Nanik Deyang Menghadapi Tantangan Besar

Posisi Kepala BGN kini diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Tantangan yang menanti tidak ringan. Selain menjaga keberlanjutan program, Nanik harus memulihkan kepercayaan publik terhadap kualitas makanan, keamanan distribusi, dan efektivitas pengawasan di lapangan.

Pergantian pimpinan mungkin menjadi langkah awal. Namun keberhasilan BGN ke depan akan lebih ditentukan oleh kemampuan memperbaiki sistem yang selama ini memunculkan berbagai catatan kritis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.