Polemik Dino vs Teddy, Saat Kritik Publik Dijawab Langsung oleh Negara

AkalMerdeka.id – Polemik antara diplomat senior Dino Patti Djalal dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berkembang menjadi salah satu perdebatan politik paling ramai dalam sepekan terakhir. Berawal dari kritik Dino terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, perdebatan itu kemudian melebar ke soal etika pejabat, rekam jejak karier, hingga cara pemerintah merespons kritik publik.

Di balik adu argumen tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar, apakah Indonesia sedang memasuki era baru komunikasi pemerintahan, ketika kritik terhadap kebijakan negara dijawab langsung melalui media sosial resmi lembaga negara?

Dari Kritik Sahabat Lama Menjadi Polemik Nasional

Pada 30 Mei 2026, Dino Patti Djalal mengunggah video yang menyoroti intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sejak dilantik pada Oktober 2024.

Menurut Dino, Prabowo telah melakukan 49 kunjungan ke luar negeri ke 28 negara dalam kurun sekitar 587 hari pemerintahan. Ia menghitung total waktu Presiden berada di luar negeri mencapai sekitar 95 hari atau setara hampir satu dari setiap enam hari masa pemerintahannya.

“Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” kata Dino.

Namun kritik tersebut tidak hanya berisi keberatan. Dino juga menyampaikan lima rekomendasi, mulai dari memanfaatkan pertemuan virtual, mengoptimalkan forum internasional untuk agenda bilateral, hingga mendorong lebih banyak penerimaan tamu negara di Indonesia.

Posisi Dino dalam polemik ini cukup unik. Ia bukan figur oposisi tradisional. Kariernya selama hampir tiga dekade di dunia diplomasi membuatnya dikenal luas sebagai mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Respons Teddy dan Perubahan Gaya Komunikasi Pemerintah

Dua hari setelah kritik itu muncul, Teddy Indra Wijaya memberikan respons melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam video berdurasi lebih dari enam menit, Teddy menjawab sejumlah isu yang disampaikan Dino, terutama terkait biaya perjalanan, jumlah rombongan presiden, dan efisiensi kunjungan luar negeri.

“Masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.

Ia juga menjelaskan bahwa rombongan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan luar negeri berkisar antara 50 hingga 60 orang.

Namun bagian yang paling banyak diperbincangkan justru ketika Teddy menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan hanya tiga bulan,” ujar Teddy.

Pernyataan tersebut kemudian memicu respons lanjutan dari berbagai pihak.

Perdebatan Bergeser dari Data ke Personal

Alih-alih fokus pada frekuensi perjalanan luar negeri Presiden, perdebatan publik kemudian bergeser ke persoalan rekam jejak Dino.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mempertanyakan posisi Dino yang dianggap terlalu keras mengkritik pemerintah.

“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat,” kata Habiburokhman.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membela Dino dengan menyoroti panjangnya pengalaman diplomatik yang dimiliki.

Menurut Anies, kualitas seorang tokoh tidak dapat diukur hanya dari lamanya menduduki jabatan tertentu, melainkan dari kontribusi dan rekam jejak yang dibangun selama bertahun-tahun.

Perdebatan ini membuat substansi awal mengenai efektivitas diplomasi presiden dan transparansi kunjungan luar negeri sebagian bergeser ke perdebatan mengenai sosok pengkritiknya.

Apa yang Sebenarnya Tidak Dibantah Pemerintah?

Ada satu fakta yang relatif luput dari perhatian publik.

Pemerintah merespons kritik Dino dengan menjelaskan soal biaya perjalanan dan jumlah rombongan. Namun angka utama yang menjadi dasar kritik tidak secara terbuka dibantah.

Artinya, inti diskusi mengenai intensitas perjalanan luar negeri Presiden masih terbuka untuk diperdebatkan di ruang publik.

Bagaimana Polemik Ini Berkembang?

Polemik Dino dan Teddy bukan sekadar adu pendapat antara dua tokoh.

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kritik kebijakan kini dapat langsung dijawab oleh negara melalui kanal media sosial resmi. Jika sebelumnya respons pemerintah umumnya disampaikan melalui konferensi pers atau pernyataan tertulis, kini akun resmi lembaga negara menjadi arena komunikasi politik yang jauh lebih cepat dan langsung.

Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi perjalanan kenegaraan. Bukan hanya soal tujuan diplomatik, tetapi juga mengenai biaya, hasil kunjungan, dan prioritas penggunaan waktu presiden.

Fakta lain yang jarang dibahas adalah posisi Dino sendiri. Ia mengaku menyampaikan kritik tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah sebelumnya menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo.

Karena itu, kritik yang muncul tidak mudah ditempatkan dalam kategori oposisi politik biasa. Justru sebaliknya, polemik ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai kebijakan publik kini dapat datang dari tokoh yang pernah berada dekat dengan pemerintah maupun mendapat apresiasi langsung dari kepala negara.

Pada titik itu, isu utamanya bukan lagi siapa yang berbicara, melainkan bagaimana pemerintah menjawab substansi kritik yang berkembang di tengah masyarakat.