Ekbis

Besaran Pesangon PHK Perusahaan Tutup Berbeda Menurut UU 27/2026

Ilustrasi Pesangon PHK
Ilustrasi Pesangon PHK

Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tutup berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Besaran pesangon PHK perusahaan tutup bergantung pada alasan penutupan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Perbedaannya ada pada faktor pengali UPMK: 1 kali jika perusahaan merugi dua tahun, dan 1,5 kali jika pemilik menghentikan usaha secara permanen.

Aturan baru ini memisahkan dua alasan penutupan perusahaan dalam pasal yang berbeda. Pasal 237 mengatur penutupan karena kerugian, sedangkan Pasal 238 mengatur penutupan karena keputusan pemilik. Keduanya sama-sama merujuk pada ketentuan dasar di Pasal 232.

Pesangon PHK perusahaan tutup karena rugi dua tahun

Pasal 237 UU 27/2026 memperbolehkan pemberi kerja melakukan PHK ketika perusahaan tutup akibat kerugian yang berlangsung terus-menerus selama dua tahun. Pekerja dalam kondisi ini menerima tiga komponen kompensasi.

  • Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 232 ayat (2).
  • UPMK sebesar 1 kali ketentuan Pasal 232 ayat (3).
  • UPH sesuai ketentuan Pasal 232 ayat (4).

Dengan pengali satu kali, pekerja menerima angka dasar tanpa tambahan.

Penutupan atas keputusan pemilik

Lain halnya bila pemilik memutuskan menghentikan usaha secara permanen. Pasal 238 UU 27/2026 menetapkan uang pesangon tetap 1 kali ketentuan Pasal 232 ayat (2) dan UPH tetap mengikuti Pasal 232 ayat (4). Hanya UPMK yang naik, menjadi 1,5 kali ketentuan Pasal 232 ayat (3).

Tabel pesangon berdasarkan masa kerja

Perhitungan pesangon mengacu pada Pasal 232 ayat (2). Semakin panjang masa kerja, semakin besar jumlah bulan upah yang menjadi hak pekerja, dengan batas tertinggi sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih.

Masa kerja Besaran pesangon
Kurang dari 1 tahun 1 bulan upah
1 tahun sampai kurang dari 2 tahun 2 bulan upah
2 tahun sampai kurang dari 3 tahun 3 bulan upah
3 tahun sampai kurang dari 4 tahun 4 bulan upah
4 tahun sampai kurang dari 5 tahun 5 bulan upah
5 tahun sampai kurang dari 6 tahun 6 bulan upah
6 tahun sampai kurang dari 7 tahun 7 bulan upah
7 tahun sampai kurang dari 8 tahun 8 bulan upah
8 tahun atau lebih 9 bulan upah

UPMK mulai dari tiga tahun masa kerja

Pasal 232 ayat (3) menetapkan UPMK hanya bagi pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun. Angka di tabel berikut masih berupa perhitungan dasar yang belum dikalikan pengali sesuai alasan PHK.

Masa kerja UPMK (dasar)
3 tahun sampai kurang dari 6 tahun 2 bulan upah
6 tahun sampai kurang dari 9 tahun 3 bulan upah
9 tahun sampai kurang dari 12 tahun 4 bulan upah
12 tahun sampai kurang dari 15 tahun 5 bulan upah
15 tahun sampai kurang dari 18 tahun 6 bulan upah
18 tahun sampai kurang dari 21 tahun 7 bulan upah
21 tahun sampai kurang dari 24 tahun 8 bulan upah
24 tahun atau lebih 10 bulan upah

Contohnya pekerja dengan masa kerja 10 tahun. Angka dasar UPMK-nya empat bulan upah, dan jumlah itu diterima utuh jika perusahaan tutup karena rugi dua tahun. Bila pemilik yang memutuskan menutup usaha secara permanen, UPMK menjadi enam bulan upah. Uang pesangon untuk masa kerja yang sama adalah sembilan bulan upah di kedua skenario.

Isi uang penggantian hak

UPH dalam Pasal 232 ayat (4) mencakup tiga hal: cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja; serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Upah yang menjadi dasar menghitung pesangon dan UPMK terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.