Buku Sejarah Nasional Baru Diluncurkan, Akademisi Soroti Peran Pemerintah

akalmerdeka.id — Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan buku penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid pada Minggu (14/12/2025) di Jakarta, bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional. Proyek yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini diklaim berbasis riset mutakhir dan perspektif Indonesia-sentris.

Lebih dari 120 penulis dan editor dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset terlibat dalam penyusunan buku yang mencakup periode prasejarah hingga era kontemporer. Pemerintah menyatakan buku tersebut disiapkan sebagai rujukan akademik, bukan sebagai buku teks tunggal pendidikan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan negara tidak mengintervensi isi penulisan. “Sejarah tidak boleh dogmatis. Negara tidak mengatur narasi, yang bekerja adalah para sejarawan dan akademisi,” kata Fadli dalam sambutannya, Minggu (14/12/2025).

Menurut Fadli, peran pemerintah terbatas pada fasilitasi dan dukungan institusional. Ia menyebut pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat memori kolektif bangsa tanpa menutup konteks global.

Risiko Produksi Sejarah Resmi

Di sisi lain, sejumlah sejarawan menilai keterlibatan negara dalam proyek sejarah nasional berpotensi melahirkan narasi dominan. Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian mengingatkan bahwa sejarah yang diproduksi negara kerap menggeser keberagaman tafsir akademik. “Ketika negara memproduksi satu versi sejarah, versi lain bisa dianggap menyimpang,” ujarnya dalam pernyataan pada Mei 2025.

Kritik juga diarahkan pada aspek metodologi, termasuk transparansi proses penyusunan dan mekanisme penelaahan sejawat. Akademisi mempertanyakan ruang kritik publik sebelum buku dijadikan rujukan luas.

Menanggapi hal itu, Kementerian Kebudayaan menegaskan buku sejarah ini bersifat terbuka dan dapat diperbarui sesuai perkembangan penelitian.***