Anggaran MBG Dipangkas Lagi, Pemerintah Incar Hemat Rp 40 Triliun

AkalMerdeka.id – Anggaran MBG dipangkas lagi setelah pemerintah menilai masih ada ruang efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemotongan akan signifikan, meski angka final masih menunggu laporan Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengatakan usulan efisiensi terbaru datang dari Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran MBG 2026 sebesar Rp 268 triliun, sementara BGN sempat mengajukan Rp 270 triliun untuk 2027.

Anggaran MBG Dipangkas Lagi Setelah Evaluasi

Purbaya tidak memerinci nominal pemangkasan terbaru. Namun, ia memastikan anggaran akhirnya akan berada di bawah Rp 268 triliun.

“Ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi, tetapi nanti akan signifikan lah pemotongannya,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat 26 Juni 2026.

Menurut Purbaya, detail pemotongan akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN. Ia menyebut keputusan itu akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

“Nanti akan di bawah itu Rp 268 triliun. Tapi untuk detail nanti biar kepala BGN yang melaporkan,” ujar Purbaya.

Pemangkasan ini muncul setelah Komisi IX DPR RI menyepakati 4 langkah efisiensi program MBG yang diajukan BGN. Paket efisiensi itu diklaim bisa menghemat anggaran hingga Rp 40 triliun.

Kenapa Efisiensi MBG Jadi Tekanan Besar

Program MBG adalah salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo. Skala anggarannya besar karena menyasar pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui belanja bahan pangan, dapur, tenaga kerja, dan rantai pasok lokal.

Namun, program berskala besar juga membawa risiko besar. Jika tata kelola tidak rapi, anggaran jumbo bisa habis pada biaya operasional yang tidak efisien, sementara manfaat ke penerima justru tidak optimal.

Dewan Ekonomi Nasional bersama BGN sebelumnya telah mengevaluasi pelaksanaan MBG. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut program ini perlu dikelola lebih efisien agar dampaknya lebih kuat bagi gizi dan perekonomian.

“MBG sudah kami buat evaluasi kemarin. Wakil Kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi dan kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Dan saya pikir akan lebih baik,” kata Luhut.

Luhut juga mengakui pelaksanaan awal MBG sempat terlalu cepat. Menurutnya, pendekatan yang lebih bertahap akan membantu pemerintah membaca masalah lapangan sebelum cakupan program diperluas.

“Hanya kemarin mungkin agak kita terlalu sedikit buru-buru sehingga banyak yang masalah di sini. Jadi enggak usah juga terlalu ribut lah kan sudah diselesaikan baik-baik juga semua,” ujar Luhut.

Dampak Pemangkasan untuk Program Unggulan Prabowo

Efisiensi anggaran MBG dipangkas bukan berarti program otomatis dihentikan. Yang berubah adalah cara pemerintah menghitung ulang biaya, sasaran, dan tata kelola agar program tetap berjalan dengan beban fiskal lebih terkendali.

Di sisi lain, pemangkasan tetap membawa konsekuensi. Pemerintah harus menjelaskan bagian mana yang dikurangi, apakah menyangkut biaya operasional, jumlah penerima, distribusi, intensitas layanan, atau model pengadaan.

Transparansi menjadi penting karena MBG berada di tengah perhatian publik. Mahasiswa yang berdemo di DPR sebelumnya juga mempertanyakan beban anggaran program ini.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut Kepala BGN pernah menjelaskan adanya penghematan sekitar Rp 70 triliun dari penyesuaian program yang tidak efisien.

“Ada penghematan terkait tata kelola MBG sekitar Rp 70 triliun dari hasil penyesuaian terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan sebagainya,” kata Saan.

Jika efisiensi Rp 40 triliun benar-benar masuk dalam desain baru, pemerintah perlu memastikan penghematan tidak menurunkan kualitas makanan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran. Program gizi hanya akan kuat jika anggarannya hemat, tetapi layanan di lapangan tetap terukur.

Taruhan terbesar MBG kini bukan sekadar besar kecilnya anggaran. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap rupiah yang dipangkas berasal dari pemborosan, bukan dari manfaat utama yang seharusnya diterima anak-anak dan kelompok sasaran.