Dana Talangan Dapur MBG Rp 218 Miliar Belum Tentu Diganti, Investor Hadapi Ketidakpastian
AkalMerdeka.id – Pemerintah belum dapat memastikan penggantian dana talangan yang telah dikeluarkan investor untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di tengah munculnya tuntutan pengembalian dana talang MBG Rp 218,25 miliar dari salah satu investor yang mengaku telah membiayai pembangunan puluhan titik dapur MBG.
Ketidakpastian ini muncul setelah pemerintah memutuskan melakukan penataan ulang program MBG, termasuk evaluasi terhadap titik-titik SPPG yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pejabat lama Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah Belum Janjikan Penggantian Dana Talangan
Dudung menegaskan pemerintah belum bisa memastikan apakah dana yang telah dikeluarkan investor akan dikembalikan atau tidak. Menurutnya, keputusan tersebut akan bergantung pada hasil penataan ulang yang sedang dilakukan BGN.
“Oh belum tentu (dananya diganti), ya saya enggak mengatakan uangnya akan diganti. Karena kan ini akan ditata ulang ya, tentunya juga pasti ada langkah-langkah konkret lah dari BGN,” kata Dudung dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan banyak kasus serupa terjadi pada proyek SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Investor disebut membangun fasilitas dapur setelah memperoleh dasar berupa surat keputusan penetapan titik dari pejabat lama BGN.
Investor Bangun Dapur Bermodal SK dan Pinjaman Bank
Menurut Dudung, sejumlah investor meyakini proyek tersebut akan berjalan karena lokasi SPPG telah ditentukan melalui keputusan resmi. Dengan dasar itu, mereka mengajukan pembiayaan ke perbankan dan mulai membangun fasilitas yang diperlukan.
“Nah, pinjam uang bank kemudian dia mulai bangun, karena kan titiknya sudah ditentukan oleh pejabat lama. Dia yakin bahwa nanti itu akan terealisasi,” ujarnya.
Namun setelah muncul persoalan tata kelola dan proses evaluasi program, banyak proyek yang belum memperoleh kepastian mengenai kelanjutan operasional maupun mekanisme penyelesaiannya.
Dudung mengakui persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu lokasi. Sejumlah besar SPPG disebut menghadapi kendala yang sama dan kini masuk dalam proses penataan ulang oleh BGN.
Kasus Rp218 Miliar Jadi Sorotan
Polemik ini mencuat setelah pengusaha asal Sukabumi, H Mujazin, menuntut pengembalian dana sekitar Rp 218,25 miliar yang diklaim telah disetorkan sebagai dana talangan pembangunan dapur MBG.
Melalui kuasa hukumnya, Mujazin menyebut dana tersebut diberikan berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung pada September 2025.
Dalam perjanjian tersebut, Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI) disebut dijanjikan hak pengelolaan 97 titik SPPG setelah menyetorkan dana talangan. Akan tetapi, menurut pihak Mujazin, pengelolaan puluhan dapur yang dijanjikan tidak pernah terealisasi meskipun dana telah disalurkan dalam beberapa tahap.
Penataan Ulang MBG dan Dampaknya bagi Investor
Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, proses penataan ulang menciptakan ketidakpastian bagi investor yang telah mengeluarkan modal lebih dahulu. Bagi sebagian pihak, persoalan ini tidak hanya menyangkut pembangunan dapur, tetapi juga kewajiban pembayaran pinjaman yang telah diperoleh dari perbankan.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap skema kemitraan dalam program pemerintah. Kepastian regulasi dan mekanisme pelaksanaan menjadi faktor penting agar investasi yang sudah berjalan tidak menimbulkan risiko berkepanjangan.
Kaitan dengan Penyidikan Korupsi MBG
Kasus dana talangan ini muncul bersamaan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.
Dalam perkara tersebut, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Karena itu, arah penataan ulang SPPG dan nasib dana yang telah dikeluarkan investor kemungkinan akan sangat bergantung pada hasil evaluasi pemerintah serta perkembangan proses hukum yang masih berjalan.
