Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun, Siapkan Opsi Pengadilan Ad Hoc dan Amnesti

AkalMerdeka.id – Presiden Prabowo Subianto membuka rencana mengusut pengurus dan direksi BUMN selama 30 tahun terakhir melalui mekanisme pengadilan ad hoc khusus. Gagasan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), bersamaan dengan kritiknya terhadap tata kelola BUMN.

Prabowo menilai terdapat BUMN yang selama ini bekerja tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada negara. Karena itu, ia menyebut perlunya langkah khusus untuk menelusuri persoalan yang terjadi di perusahaan milik negara tersebut.

Prabowo Soroti BUMN yang Dinilai Bekerja Seenaknya

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap tata kelola sejumlah BUMN. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan milik negara dapat berjalan seolah pemerintah tidak memiliki kendali.

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus direksi BUMN selama tiga dekade terakhir. Usulan tersebut menjadi bagian dari evaluasi besar-besaran pemerintah terhadap tata kelola perusahaan negara.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan adhoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” katanya.

Prabowo Buka Peluang Amnesti bagi yang Mengakui Kesalahan

Di tengah rencana pengusutan tersebut, Prabowo juga membuka opsi pemberian amnesti atau pengampunan khusus bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat.

Prabowo mengatakan mekanisme tersebut tidak ingin diputuskan sendiri oleh pemerintah. Ia berencana meminta pertimbangan majelis dan DPR sebagai wakil rakyat sebelum opsi amnesti tersebut diterapkan.

“Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” ujar Prabowo.

Dengan demikian, gagasan pengusutan masa lalu yang disampaikan Presiden tidak hanya diarahkan pada proses penindakan. Prabowo juga membuka ruang penyelesaian bagi pihak yang mengakui kesalahan, dengan keputusan akhir diserahkan kepada wakil rakyat.

Prabowo Klaim Ada 1.074 BUMN Beserta Anak-Cicit

Prabowo mengatakan persoalan tata kelola BUMN semakin kompleks karena jumlah perusahaan beserta anak dan cicit usahanya mencapai 1.074. Angka tersebut jauh lebih banyak dari perkiraan awalnya yang hanya sekitar 300 sampai 400 BUMN.

Menurut Prabowo, jumlah tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan restrukturisasi. Ia menyebut sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan proses perampingan masih akan dilanjutkan.

“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo.

Presiden menargetkan jumlah BUMN yang tersisa paling banyak 300 pada 31 Desember 2026. Artinya, berdasarkan angka yang disampaikan Prabowo, lebih dari 750 BUMN akan ditutup hingga akhir tahun.

Prabowo menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan. Perampingan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara.

Prabowo Singgung Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan

Selain jumlah perusahaan, Prabowo menyoroti kinerja sejumlah BUMN yang menurutnya tidak produktif. Ia bahkan menyinggung adanya perusahaan yang disebut melaporkan keuntungan meskipun terus mengalami kerugian.

“Rugi terus laporannya untung. Ngarang saja itu, untungnya itu. Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita,” kata Prabowo.

Menurut dia, praktik semacam itu harus dihentikan karena kinerja BUMN juga berkaitan dengan kepercayaan pihak asing yang menjalin kerja sama dengan perusahaan negara. Pemerintah, kata Prabowo, perlu menghilangkan permainan dalam pengelolaan BUMN.

Efisiensi BUMN Diklaim Hemat Rp 50 Triliun

Perampingan struktur BUMN disebut telah memberikan efisiensi bagi pemerintah. Prabowo mengklaim langkah tersebut telah menghemat lebih dari Rp 50 triliun dari berbagai biaya overhead.

Penghematan itu mencakup gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp 70 triliun pada akhir 2026.

“Kita sudah menghemat Rp 50 triliun lebih. Target kita, 31 Desember harus menghemat Rp 70 triliun lebih,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan efisiensi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan penggunaan anggaran tersebut untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, dan menyediakan rumah bagi rakyat.

Dalam pidato yang sama, Prabowo menyebut realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja pada semester I 2026. Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen secara tahunan pada periode tersebut.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin berhenti pada pencapaian angka investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan setiap investasi harus memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kehidupan masyarakat.

“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin,” ungkapnya.

Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat semakin kuat hingga akhir 2026. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen dengan dukungan kebijakan pemerintah yang dinilai tepat.