DTSEN Bikin Warganet Bingung, Masuk Desil 9-10 Tak Selalu Berarti Orang Kaya

AkalMerdeka.id – DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tengah menjadi sorotan setelah sejumlah warganet mengaku masuk Desil 9 dan 10 meski merasa kondisi ekonominya biasa saja. Polemik ini muncul karena banyak yang mengira Desil 9-10 otomatis menunjukkan seseorang sebagai orang kaya, padahal pengelompokan DTSEN menggunakan peringkat kesejahteraan relatif keluarga, bukan batas penghasilan atau jumlah aset tertentu.

Keluhan tersebut ramai dibicarakan di media sosial pada 13 Agustus 2026. Ada warganet yang mengaku tinggal di rumah kontrakan tipe 36 dengan satu mobil bekas tetapi masuk Desil 9, sementara pengguna lain mengaku masih mengontrak dan memiliki penghasilan suami sekitar Rp 3 juta per bulan tetapi tercatat dalam Desil 10.

DTSEN Tidak Menentukan Orang Kaya dari Besaran Gaji

DTSEN merupakan basis data tunggal pemerintah yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga. Berbeda dengan anggapan yang berkembang di media sosial, penentuan desil tidak menggunakan patokan sederhana seperti “penghasilan Rp X masuk Desil 9” atau “aset Rp Y masuk Desil 10“.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi kesejahteraannya. Karena menggunakan sistem peringkat, satu desil dapat berisi keluarga dengan tingkat ekonomi yang cukup beragam.

Artinya, berada di Desil 10 tidak otomatis berarti seseorang merupakan konglomerat atau memiliki kekayaan sangat besar. Desil tersebut menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan DTSEN, bukan label kekayaan absolut.

Desil 10 Bisa Berisi Kelas Menengah hingga Konglomerat

Perbedaan kondisi ekonomi di dalam Desil 10 menjadi salah satu alasan munculnya kebingungan publik. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa sebagian penghuni Desil 10 masih berada dalam kelompok kelas menengah.

“Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah,” kata Yusuf, Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan berdasarkan data 2024, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp 3,03 juta per kapita per bulan. Namun, batas atasnya dapat mencapai sekitar Rp 133 juta per kapita per bulan.

Rentang tersebut menunjukkan mengapa dua keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat berbeda dapat berada dalam desil yang sama. Dengan kata lain, Desil 10 lebih tepat dibaca sebagai kelompok 10 persen dengan posisi kesejahteraan relatif tertinggi dalam pemeringkatan, bukan kelompok yang seluruh anggotanya mempunyai tingkat kekayaan serupa.

BPS bahkan menggambarkan kontras tersebut dengan menjelaskan bahwa kelas menengah dan kelompok ultra-kaya dapat berada dalam kotak desil yang sama, meskipun kemampuan belanja keduanya sangat berbeda.

Penghitungan DTSEN Dilakukan Berdasarkan Keluarga

Hal lain yang sering luput dalam membaca hasil DTSEN adalah unit yang dinilai. Desil dihitung berdasarkan keluarga, bukan kondisi ekonomi satu orang secara terpisah.

Karena itu, penghasilan seorang anggota keluarga tidak dapat langsung dijadikan ukuran untuk menentukan desil keluarganya. Kondisi keseluruhan keluarga serta sejumlah variabel sosial-ekonomi lainnya ikut diperhitungkan dalam proses pemeringkatan.

Faktor kepemilikan rumah, kendaraan, dan aset lainnya dapat menjadi bagian dari gambaran kondisi keluarga. Karena penilaiannya bersifat menyeluruh, seseorang dengan penghasilan bulanan tertentu tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dirinya seharusnya berada pada desil tertentu.

Tidak Ada Patokan Gaji untuk Menentukan Desil

BPS menegaskan tidak ada cut off point nominal yang menetapkan penghasilan atau aset tertentu secara otomatis masuk ke Desil 1 sampai 10. Sistem tersebut menggunakan posisi relatif keluarga dibandingkan keluarga lainnya.

Konsep ini berbeda dengan sistem yang menggunakan batas nominal tetap. Jika batas nominal digunakan, masyarakat dapat mengetahui secara langsung bahwa penghasilan atau aset tertentu akan masuk kategori tertentu. Dalam DTSEN, posisi keluarga ditentukan melalui pemeringkatan berdasarkan data sosial-ekonomi yang tersedia.

Karena itu, perubahan posisi ekonomi relatif atau pemutakhiran data dapat memengaruhi posisi desil seseorang. Hasil pengecekan pun tidak tepat jika hanya dibaca berdasarkan satu indikator seperti gaji bulanan.

DTSEN Berbeda dengan DTKS

DTSEN juga memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya banyak digunakan dalam penyaluran program sosial.

DTSEN mencakup 100 persen penduduk Indonesia yang dikelompokkan dalam Desil 1 hingga Desil 10. Sementara itu, DTKS secara umum berfokus pada kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah atau Desil 1-4.

Data DTSEN merupakan hasil penggabungan dan pemadanan sejumlah basis data pemerintah, termasuk DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta P3KE. BPS memiliki peran dalam penyusunan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data tersebut.

Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada posisi relatif tertinggi. Namun, jarak kondisi ekonomi antaranggota di dalam satu desil tetap dapat sangat lebar.

Karena itu, status Desil 9 atau 10 tidak seharusnya diterjemahkan secara sederhana sebagai “orang kaya“. Begitu pula, status desil yang lebih rendah tidak semata-mata dapat ditentukan dari nominal pendapatan seorang anggota keluarga.

Polemik Muncul karena Desil Dipakai untuk Kebijakan

Kesalahpahaman mengenai desil menjadi semakin sensitif karena data DTSEN tidak hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Posisi dalam DTSEN berkaitan dengan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan kebijakan subsidi.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembatasan BBM subsidi bagi kelompok Desil 9-10. Penggunaan desil dalam kebijakan seperti ini membuat masyarakat berkepentingan mengetahui secara tepat apa arti posisi mereka dalam DTSEN.

Masalahnya, perdebatan tidak berhenti pada soal cara membaca desil. Sejumlah daerah juga melaporkan persoalan implementasi, seperti data desil yang tidak muncul dalam sistem untuk kebutuhan jalur afirmasi pendidikan serta warga yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya ketika mengakses bantuan.

Ombudsman RI di Bangka Belitung sebelumnya juga mencatat adanya keluhan mengenai warga yang dinilai mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara masyarakat yang dinilai layak justru belum terdata sebagai penerima. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa persoalan DTSEN memiliki dua sisi: pemahaman masyarakat terhadap sistem dan akurasi penerapannya di lapangan.

Di tengah polemik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tabel yang beredar di media sosial yang mengaitkan setiap desil dengan nominal pengeluaran tertentu bukan informasi resmi. BPS juga meminta publik memahami desil sebagai peringkat relatif kesejahteraan keluarga, bukan ukuran kekayaan mutlak seseorang.