Apa Itu Desil 9 dan 10 yang Jadi Dasar Pembatasan Pertalite?
AkalMerdeka.id – Desil 9 dan 10 menjadi kelompok yang disasar dalam rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat ekonomi atas. Sistem desil digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan keluarga, sehingga pemerintah dapat menentukan kelompok yang dinilai masih layak menerima berbagai subsidi dan bantuan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi tersebut akan diterapkan secara bertahap. Pemerintah masih menguji sistemnya untuk melihat dampak kebijakan terhadap perekonomian, sementara ojek online (ojol) dipastikan tetap diperbolehkan membeli Pertalite.
Apa Itu Sistem Desil?
Sistem desil merupakan metode untuk membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok. Pembagian tersebut dimulai dari desil 1 yang merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 yang berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Dengan sistem ini, posisi sebuah keluarga dalam kelompok desil tidak hanya ditentukan dari satu ukuran seperti pendapatan. Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi untuk menggambarkan kondisi keluarga secara lebih menyeluruh.
Indikator yang digunakan antara lain kondisi rumah, kepemilikan aset, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta keberadaan anggota keluarga yang masuk kelompok rentan.
Data dari berbagai indikator tersebut kemudian digunakan untuk membuat pemeringkatan kondisi sosial ekonomi. Artinya, nomor desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dalam pemetaan kesejahteraan yang digunakan pemerintah.
Mengapa Desil 9 dan 10 Disasar?
Desil 9 dan 10 menjadi perhatian karena keduanya berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam sistem 10 kelompok tersebut. Pemerintah kini menyiapkan skema agar kelompok ini tidak lagi menikmati subsidi Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut berkaitan dengan upaya membuat penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi seharusnya tidak menjadi penerima utama subsidi.
“Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi,” ujar Bahlil.
Jika kebijakan diterapkan, masyarakat yang masuk kelompok sasaran tersebut berpotensi harus beralih dari Pertalite ke BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Namun, pemerintah belum menetapkan waktu penerapan maupun bentuk akhir pembatasannya.
DTSEN Jadi Dasar Pemetaan Desil
Sistem desil berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan pemerintah untuk mengintegrasikan informasi sosial ekonomi masyarakat dari berbagai sumber. Data tersebut mencakup informasi dari sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Dukcapil, serta pemerintah daerah.
Penggunaan satu basis data membuat pemerintah memiliki acuan yang lebih seragam ketika menentukan kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Dalam penyaluran bantuan sosial, pemetaan ini digunakan untuk membantu menentukan keluarga yang menjadi prioritas penerima.
Kelompok desil 1 hingga 4 umumnya menjadi prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial. Karena desil 9 dan 10 berada di sisi berlawanan dalam pemeringkatan kesejahteraan, pemerintah kini mempertimbangkannya sebagai kelompok yang tidak lagi menikmati subsidi Pertalite.
Namun, pemetaan desil tidak berarti setiap orang dalam satu kelompok memiliki kondisi yang sepenuhnya sama. Penentuan tersebut merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi yang diolah dalam sistem data pemerintah.
Apakah Semua Desil 9 dan 10 Akan Dilarang Membeli Pertalite?
Pemerintah belum menetapkan mekanisme final pembatasan tersebut. Purbaya mengatakan penerapannya akan dilakukan secara bertahap karena pemerintah ingin terlebih dahulu melihat dampak kebijakan terhadap perekonomian.
“Kalau let’s say di desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite. Cuma kan dampaknya ke ekonominya. Jadi kita akan bertahap,” kata Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan belum langsung diterapkan kepada seluruh kelompok sasaran. Pemerintah masih mempersiapkan sistem sekaligus menguji penerapannya sebelum mengambil keputusan lebih jauh.
Ojek online juga mendapat pengecualian dalam skema yang sedang dibahas. Purbaya menegaskan pengemudi ojol tetap diperbolehkan membeli Pertalite meskipun terdapat pembatasan bagi kelompok ekonomi tertentu.
“(Ojol) Tetap (tidak dilarang),” tegas Purbaya.
Pertamina Masih Menunggu Aturan Pemerintah
PT Pertamina menyatakan belum dapat menerapkan pembatasan karena regulasi teknis dari pemerintah masih ditunggu. Pertamina Patra Niaga menyebut skema tersebut masih dalam tahap pendalaman dan perincian bersama pemerintah.
“Kita ikut hasil regulasinya nanti. Masih didalami dan didetilkan nantinya bersama pemerintah,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, Kamis (13/8/2026).
Dengan demikian, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum otomatis kehilangan akses terhadap Pertalite saat ini. Pemerintah masih menyiapkan sistem dan mekanisme penerapan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Purbaya mengatakan dirinya telah melihat uji coba sistem di Surabaya. Pemerintah selanjutnya masih mengukur kesiapan penerapan serta dampaknya terhadap perekonomian sebelum pembatasan Pertalite dilakukan secara bertahap.
