Komnas Perempuan Minta Maaf soal Pernyataan Kasus YTR

AkalMerdeka.id – Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya dalam konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional pada 26 Juni 2026. Pernyataan itu sebelumnya membahas kasus penyekapan dan penyiksaan YTR di Bandung dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan atau Convention Against Torture.

Komisioner Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, menegaskan lembaganya tetap berfokus pada perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban. Komnas Perempuan juga mendukung proses penegakan hukum yang memberi keadilan bagi YTR.

Komnas Perempuan Minta Maaf atas Pernyataan Kasus YTR

Ratna mengatakan Komnas Perempuan memahami perhatian besar publik terhadap kasus YTR. Karena itu, lembaga tersebut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan dalam forum pers sebelumnya.

“Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung. Untuk itu, Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026 yang membahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT),” kata Komisioner Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, dikutip Senin (29/6/2026).

Komnas Perempuan menyatakan penjelasan dalam konferensi pers itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan yang dialami korban. Lembaga tersebut menegaskan kasus ini tetap dipandang sebagai kekerasan serius yang menimbulkan penderitaan berat.

“Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban,” ujar Ratna.

Korban Disebut Mengalami Kekerasan Berlapis

Komnas Perempuan menyebut kasus yang dialami YTR sebagai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang berlapis, ekstrem, sadis, dan kejam. Dalam penilaian lembaga tersebut, tindakan yang dialami korban juga memenuhi unsur penganiayaan berat dalam hukum pidana.

Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, Komnas Perempuan menemukan dugaan pola kekerasan berulang selama masa penyekapan. Korban disebut mengalami pemukulan, luka akibat benda tajam, serta bentuk kekerasan lain yang menimbulkan dampak berat.

Komnas Perempuan juga menyebut kasus tersebut menyebabkan penderitaan luar biasa dan disabilitas permanen pada korban. Selain dampak fisik, korban menghadapi penderitaan psikologis dan kerugian ekonomi yang mendalam.

Fokus pada Perlindungan dan Pemulihan Korban

Permintaan maaf ini penting karena kasus YTR menyangkut cara lembaga publik menjelaskan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat. Dalam kasus seperti ini, bahasa yang dipakai harus menjaga martabat korban, tidak mengecilkan penderitaan, dan tidak mengaburkan tanggung jawab hukum.

Komnas Perempuan menegaskan fokus utamanya adalah mengawal perlindungan korban. Artinya, perhatian publik tidak hanya diarahkan pada proses pidana, tetapi juga pada pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan korban.

Kasus YTR juga memperlihatkan pentingnya penegakan hukum yang berpihak pada korban tanpa mengabaikan proses hukum. Korban kekerasan berat membutuhkan perlindungan yang jelas, layanan pemulihan yang berkelanjutan, dan kepastian bahwa perkara ditangani secara serius.

Dengan permintaan maaf ini, Komnas Perempuan berusaha meluruskan posisi lembaga di tengah kritik publik. Langkah berikutnya adalah memastikan pengawalan terhadap hak korban berjalan konkret, bukan berhenti pada klarifikasi pernyataan.