2 Porsche Tak Masuk LHKPN, KPK Buka Peluang Jerat TPPU untuk Silmy Karim

AkalMerdeka.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Peluang itu muncul setelah penyidik menemukan 2 unit mobil Porsche yang disita dari rumah Silmy, tetapi tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya.

Temuan tersebut kini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat Silmy sebagai tersangka.

Dua Porsche Jadi Petunjuk Awal Pengembangan Kasus

Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik Ahmad Husein mengatakan penyidik masih mendalami sejumlah temuan yang mengarah pada dugaan pencucian uang.

Menurutnya, aset yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat menjadi petunjuk awal apabila ditemukan upaya menyamarkan kepemilikan atau asal-usul harta.

“Apakah nanti itu tidak masuk di LHKPN dan kita menemukan fakta-fakta atau modus-modus pencucian uang, misalkan tadi penggunaan nominee dan pembelian terhadap aset-aset itu menggunakan orang lain, tentunya itu sudah masuk kategori pencucian uang,” kata Taufik di Gedung KPK, Senin (8/6/2026).

KPK belum memutuskan apakah dugaan TPPU akan digabungkan ke perkara korupsi yang sedang berjalan atau dikembangkan menjadi penyidikan terpisah.

“Apakah nanti itu akan kita masukkan di proses penyidikan yang sedang berjalan, ataukah nanti itu dilakukan setelah proses penyidikan tindak pidana korupsinya ini, nah itu kita lihat perkembangan ke depannya,” ujar Taufik.

Penyidik Soroti Dugaan Penggunaan Nominee

Salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan penggunaan nominee atau pihak lain untuk menyimpan maupun membeli aset.

KPK menyebut pola seperti itu kerap digunakan untuk menyamarkan kepemilikan harta sehingga sulit ditelusuri keterkaitannya dengan pemilik sebenarnya.

“Modus-modus yang ditemukan oleh penyidik itu memang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, terkait tadi penggunaan nominee, menggunakan pembelian aset atas nama orang lain,” kata Taufik.

Penyidik juga membuka kemungkinan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga membantu pengelolaan aset tersebut.

Porsche Tidak Tercantum dalam LHKPN

Dua mobil Porsche itu disita saat penyidik menggeledah rumah Silmy Karim di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada 14 Maret 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025, Silmy memang mencantumkan sejumlah kendaraan dalam daftar kekayaannya.

Namun, tidak terdapat mobil Porsche dalam daftar tujuh alat transportasi yang dilaporkan kepada KPK.

Perbedaan antara aset yang ditemukan penyidik dan aset yang dilaporkan itulah yang kini menjadi salah satu fokus pendalaman penyidikan.

Kasus Pemerasan Rp 145,5 Miliar Jadi Pintu Masuk

Silmy Karim telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK menduga praktik tersebut berlangsung pada periode 2022 hingga 2026 dan berlanjut ketika Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Silmy diduga menerima setoran sekitar Rp100 juta setiap pekan. Total nilai dugaan pemerasan yang sedang diusut mencapai sekitar Rp145,5 miliar.

Besarnya nilai transaksi yang sedang ditelusuri membuat penyidik tidak hanya berfokus pada dugaan korupsi, tetapi juga asal-usul aset yang diduga terkait dengan hasil tindak pidana.

Kenapa Dugaan TPPU Bisa Mengubah Arah Perkara?

Dalam banyak kasus korupsi, penyidikan tidak berhenti pada perbuatan pidana utama. Penelusuran sering diperluas untuk mengetahui ke mana dana mengalir dan bagaimana aset diperoleh atau disembunyikan.

Jika penyidik menemukan adanya upaya menyamarkan kepemilikan melalui nominee, rekening pihak lain, atau aset yang tidak dilaporkan, ruang lingkup perkara bisa menjadi lebih luas dibanding perkara korupsi awal.

Bagi penegak hukum, pendekatan TPPU memiliki peran penting karena tidak hanya menjerat pelaku atas dugaan tindak pidana asal, tetapi juga membuka jalan untuk menelusuri dan memulihkan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Karena itu, temuan dua Porsche yang tidak tercantum dalam LHKPN kini bukan sekadar persoalan pelaporan kekayaan. Temuan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri dugaan aliran dana, kepemilikan aset, dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam pengelolaan harta tersebut.