Ratusan Perusahaan Sawit Terancam Dilaporkan ke Polisi, Mentan Bela Harga TBS Petani
AkalMerdeka.id – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan sawit yang belum mengembalikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sesuai ketentuan. Dari sekitar 1.900 perusahaan yang dipantau, masih terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga di tingkat petani.
Pemerintah menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada pendapatan jutaan petani sawit. Kementerian Pertanian bahkan berencana menyerahkan data perusahaan yang diduga tidak mematuhi ketentuan harga kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Amran Ancam Laporkan Perusahaan Sawit ke Polri
Amran mengatakan pemerintah telah memantau perkembangan harga TBS setelah sebelumnya terjadi penurunan yang dikaitkan dengan penerapan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut dia, sebagian besar perusahaan sudah mulai mengembalikan harga TBS ke level yang lebih baik. Namun masih ada ratusan perusahaan yang belum mengikuti ketentuan harga yang berlaku di daerah masing-masing.
“Kurang lebih 270-300 perusahaan yang belum menaikkan harga, dan kami akan kirim langsung ke Polda, ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus untuk ditindak lanjuti. Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Saat ini harga TBS disebut berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram, tergantung wilayah. Meski begitu, pemerintah menegaskan harga harus kembali mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) di masing-masing daerah.
“Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen,” ujarnya.
Harga TBS Dinilai Tidak Sesuai Kondisi Pasar
Amran menilai penurunan harga TBS yang sempat terjadi tidak sejalan dengan kondisi pasar global. Ketika harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bergerak naik, harga di tingkat petani justru mengalami tekanan.
Menurutnya, situasi tersebut merupakan anomali yang perlu mendapat perhatian serius karena secara ekonomi harga TBS seharusnya ikut terdorong naik.
“Anomali. Harusnya tidak terjadi (penurunan harga TBS),” tegasnya.
Ia bahkan berpendapat harga TBS berpotensi meningkat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai dapat menjadi peluang bagi sektor ekspor pertanian, termasuk industri sawit.
“Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya. Karena ada selisih. Nilai dolar sekarang Rp18 ribu per dolar AS,” kata Amran.
Polri Selidiki Dugaan Permainan Harga
Langkah pemerintah tidak berhenti pada pengawasan harga. Satgas Pangan Polri juga mulai menelusuri kemungkinan adanya praktik yang menyebabkan harga TBS turun saat harga CPO dunia meningkat.
Kepala Satgas Pangan Polri Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan adanya indikasi persekongkolan harga yang berpotensi merugikan petani sawit.
“Terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO di dunia tidak turun,” ujar Ade.
Untuk mendalami dugaan tersebut, Satgas Pangan akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penyelidikan akan difokuskan pada kemungkinan adanya kesepakatan harga yang melanggar aturan persaingan usaha.
“Jadi kami akan menggandeng KPPU untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi. Kita tidak segan-segan untuk memberi tindakan hukum secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Dampaknya bagi Petani Sawit
Persoalan harga TBS menjadi penting karena menyangkut mata pencaharian jutaan petani sawit di berbagai daerah. Ketika harga di tingkat pabrik turun, pendapatan petani ikut tertekan meski kondisi pasar global sebenarnya mendukung kenaikan harga.
Jika penyesuaian harga kembali berjalan sesuai ketentuan daerah dan dugaan praktik tidak sehat dapat ditekan, petani berpeluang memperoleh manfaat lebih besar dari tren positif harga CPO dunia. Langkah pemerintah dan aparat penegak hukum juga akan menjadi ujian bagi upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan petani.
