Sistem Pengawasan Bobol, Koperasi BLN Eksploitasi Celah Regulasi
akalmerdeka.id — Penyelidikan skandal Koperasi Jasa Bahana Lintas Nusantara (BLN) mengungkap kegagalan berlapis pada fungsi kontrol linier birokrasi. Lembaga ini secara konsisten mengeksploitasi kelonggaran penegakan hukum dengan tetap menghimpun dana publik, meskipun status legalitasnya telah dicabut otoritas provinsi.
Anomali tata kelola ini melahirkan ruang kosong yang dimanfaatkan pengurus untuk memperpanjang usia skema Ponzi hingga Maret 2025. Fakta bahwa entitas ilegal mampu beroperasi tanpa kendali pasca-sanksi membuktikan adanya disfungsi pengawasan pada institusi pembina koperasi.
Dinas Koperasi Pemprov Jawa Tengah tercatat telah menerbitkan surat pembubaran resmi bagi Koperasi BLN pada akhir tahun 2023. Namun, ketiadaan eksekusi riil dan pembiaran platform digital membuat manajemen di Surakarta leluasa meraup perputaran dana hingga Rp4,6 triliun.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai ketidakpatuhan pengurus untuk memberikan dokumen operasional harus direspons dengan tindakan penahanan yuridis yang tegas. Kelemahan koordinasi antarlembaga disinyalir menjadi faktor utama yang memperluas skala kerugian materiil masyarakat.
Ketidakjelasan status hukum operasional koperasi memicu friksi horizontal di kalangan anggota yang terjebak kerugian makro. Sebagian nasabah menolak penyitaan aset karena mengkhawatirkan hilangnya peluang pengembalian dana melalui mekanisme pemulihan mandiri.
Program yang ditawarkan tampak menggiurkan dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun tidak memiliki izin penghimpunan dana dari Otoritas Jasa Keuangan. Papar Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto dalam konferensi pers, Kamis, 21 Mei 2026.
Kombes Pol Djoko Julianto menyatakan akuntan publik sedang melakukan audit menyeluruh terhadap 160 ribu transaksi ilegal yang tercatat sejak 2018. Penyidik menghadapi kendala akibat minimnya data responsif dari pihak Kementerian Koperasi terkait aktivitas internal entitas tersebut.
Kritik tajam mengenai pembiaran akses digital koperasi bodong ini juga menjadi sorotan utama legislator dalam rapat kerja di Senayan. Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro menuntut evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas regulasi pengawasan ekosistem keuangan mikro.
Sudah ada surat teguran untuk melakukan takedown semua platform, tetapi mengapa masih bisa berjalan sampai Maret 2025. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Cetus Bimantoro dalam RDP Parlemen pada Minggu, 9 Maret 2026.
Polda Jawa Tengah telah menetapkan Ketua Koperasi BLN Nicholas Nyoto Prasetyo dan Kepala Cabang Salatiga Dalyati sebagai tersangka penipuan massal. Konstruksi pasal yang disiapkan penyidik mencakup pelanggaran Undang-Undang Perbankan serta indikasi kuat tindak pidana pencucian uang.
Akumulasi korban kini menembus angka 41.026 nasabah dengan sebaran geografi yang mencakup wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Sebagian besar korban merupakan kelompok masyarakat pensiunan yang kehilangan seluruh tabungan masa tua akibat penetrasi investasi ilegal ini. ***
