Busyro Muqoddas: Korupsi SDA Produk Sistem Politik Bermasalah

akalmerdeka.id — Korupsi sumber daya alam (SDA) dinilai tidak lahir secara kebetulan, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari sistem politik yang cacat. Pandangan ini disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025).

Busyro menilai kerusakan ekologis, konflik agraria, hingga bencana kemanusiaan di wilayah kaya SDA menunjukkan kegagalan tata kelola negara. Menurutnya, kebijakan pembangunan kerap dibajak kepentingan ekonomi sempit.

“Korupsi sumber daya alam merupakan produk dari sistem politik yang memungkinkan kebijakan negara dikendalikan kepentingan modal,” ujar Busyro.

Ia menekankan bahwa bencana ekologis tidak bisa direduksi sebagai peristiwa alamiah semata. Ada relasi langsung antara desain politik, korupsi, dan degradasi lingkungan.

Politik Elektoral dan State Capture

Busyro menjelaskan, biaya politik yang tinggi dan rendahnya transparansi mendorong ketergantungan elite terhadap pemodal. Ketergantungan ini memunculkan state capture corruption yang berujung pada kebijakan ekstraktif.

Akibatnya, keberlanjutan lingkungan terpinggirkan dari agenda pembangunan.

Agenda Reformasi Regulasi

Sebagai solusi, Busyro mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada. Ia menegaskan peran penting masyarakat sipil, kampus, dan media dalam pembaruan sistem politik.

Selain itu, Busyro mengkritik lambannya penetapan status darurat kemanusiaan nasional atas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. “Ini kewajiban negara,” pungkasnya.***